Jakarta – Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukanlah hal baru. Menurutnya, isu tersebut sudah lama dibahas, dengan berbagai pertimbangan mengenai efisiensi biaya dan efektivitas demokrasi di Indonesia.
“Ya, wacana terkait pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD itu sudah lama ya. Jadi, kita dalam sejarah bangsa ini pernah pemimpin daerah itu ditunjuk oleh Presiden, pernah dipilih oleh DPRD, dan pernah langsung juga dipilih oleh rakyat seperti sekarang,” ujar Riza dalam sebuah acara di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024).Riza yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa ini menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Ia menyebutkan bahwa anggaran untuk Pilkada langsung sangat besar dan dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pangan.”Anggaran Pilkada itu luar biasa besar, dan jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” katanya. Menurutnya, ada kebutuhan mendesak di masyarakat yang harus dipenuhi, dan pengalokasian dana untuk Pilkada yang lebih efisien dapat lebih menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang.
Riza juga mengungkapkan bahwa mungkin sudah saatnya ada titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan beberapa negara yang menerapkan sistem hibrida, yaitu sebagian kepala daerah dipilih melalui DPRD dan sebagian lainnya melalui pemilihan langsung. Hal ini dianggap sebagai solusi yang dapat mengurangi beban biaya tinggi Pilkada.”Jadi, ada pilihan beberapa seperti beberapa negara. Ada gubernur, bupati, walikota, sebagian di satu negara dipilih oleh DPRD, dan juga sebagian dipilih langsung,” kata Riza.Pernyataan Riza Patria ini sejalan dengan pandangan Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga mengkritik tingginya biaya Pilkada langsung. Dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024), Prabowo menyebutkan bahwa biaya Pilkada yang dikeluarkan dalam 1-2 hari bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Ia membandingkan hal tersebut dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang lebih efisien karena kepala daerah mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat.(JOHANSIRAIT)