JAKARTA – Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menggelar pertemuan refleksi akhir tahun pada Senin (30/12/2024) di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas sejumlah topik penting, mulai dari pencapaian MKGR sepanjang tahun 2024 hingga isu terkini yang tengah menjadi perbincangan hangat, yakni kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, mengungkapkan bahwa ormas yang dipimpinnya berhasil meningkatkan representasi di parlemen setelah Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Menurut Adies, jumlah kader MKGR yang berhasil lolos menjadi anggota DPR RI mengalami kenaikan signifikan, dari sekitar 39 orang menjadi 51 orang, atau sekitar 50 persen dari total anggota DPR yang ada. Pencapaian ini dianggap sebagai langkah besar bagi MKGR untuk terus memperkuat eksistensinya di dunia politik Indonesia.
“Kader ormas MKGR di Parlemen yang tadinya jumlahnya kurang lebih sekitar 39 orang, sekarang sudah menjadi 51 orang. Jadi dari kemarin kurang lebih 37 persenan, sekarang sudah 50 persen di parlemen,” ujar Adies kepada wartawan.
Tak hanya di legislatif, MKGR juga berhasil menempatkan kader-kadernya di posisi strategis pemerintahan. Adies Kadir menyebutkan bahwa lima orang kader MKGR menduduki posisi menteri dan wakil menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. “Kader-kader ormas MKGR yang berada di eksekutif, dari delapan menteri dan tiga wamen (Golkar), kita (MKGR) bisa menempatkan lima orang kader kita di eksekutif,” tambahnya.
Selain membahas pencapaian, MKGR juga mengangkat sejumlah isu penting yang tengah menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah isu kenaikan PPN yang menjadi perhatian utama masyarakat belakangan ini. Adies Kadir menjelaskan bahwa dari hasil diskusi internal, MKGR berpendapat bahwa kenaikan PPN menjadi 12% tidak akan berdampak signifikan pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Menurutnya, APBN yang disusun untuk tahun 2025 masih sangat tangguh dan tidak akan mengganggu ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
“Kita juga Dewan Pakar sudah mengkaji dan tadi disimpulkan bahwa insyaallah postur APBN kita di tahun 2025 masih cukup tangguh, masih sangat tangguh, bukan cukup, sangat tangguh dengan kenaikan PPN 1% dan tidak terlalu mengganggu masyarakat,” tegas Adies.
Adies juga meyakini bahwa kebijakan kenaikan PPN ini hanya akan berfokus pada barang-barang mewah dan kalangan atas. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah telah banyak memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, serta akan mengawal ketat implementasi kebijakan ini agar tidak memberatkan rakyat. “Karena presiden dan pemerintah telah memberikan banyak subsidi-subsidi dan juga mengawal dengan ketat bahwa kenaikan 1% itu hanya untuk barang-barang mewah dan kalangan atas,” tuturnya.
Dengan berakhirnya tahun 2024, MKGR optimistis bahwa pencapaian dan langkah-langkah strategis yang telah diambil sepanjang tahun ini akan terus memperkuat peran serta kontribusi ormas ini dalam politik nasional, baik di legislatif maupun eksekutif. Ke depan, MKGR berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan keberhasilan program-program pemerintahan yang sudah dirancang.
(N/014)