MEDAN –Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dalam pemilihan kepala lingkungan (Kepling). Hal ini didasari laporan terkait permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan Kepling di Kecamatan Medan Amplas, khususnya terkait penggunaan data ganda sebagai bukti dukungan.
“Sering kali ditemukan penggunaan data ganda atau data yang sama oleh calon kepala lingkungan. Oleh karena itu, bukti pengawasan perlu diterapkan,” ujar Penjabat Sementara (Pjs) Ombudsman Sumut, James Panggabean, Jumat (3/1/2025).
James menyoroti pentingnya pengawasan ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan. Ia menegaskan, sarana pengelolaan pengaduan yang baik diperlukan agar proses pemilihan Kepling dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“Prinsipnya, pengelolaan pengaduan ini sangat diperlukan sebagai pengendali proses pemilihan agar dapat berlangsung lebih baik,” tambahnya.
Ombudsman juga mendorong masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan pemilihan untuk memanfaatkan layanan pengaduan yang tersedia di Ombudsman Sumut.
“Kami menganjurkan masyarakat yang dirugikan untuk mengakses layanan informasi dan melakukan pengaduan ke Ombudsman Sumut,” tegas James.
Dengan adanya penguatan pengawasan, diharapkan proses pemilihan kepala lingkungan di Kota Medan dapat berjalan lebih transparan, jujur, dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
(N/014)