BATU BARA – Garda : Gerakan Anak Daerah Batu Bara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Batu Bara pada hari ini, dengan agenda tuntutan terkait dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut melibatkan sejumlah wartawan senior Batu Bara dan masyarakat yang mendukung transparansi serta keadilan di daerah tersebut.
Dalam aksi tersebut, GARDA menyampaikan beberapa tuntutan utama yang harus segera ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara, di antaranya:
Pencopotan Dirut RSUD H. Ok Arya Zulkarnain – Para demonstran meminta agar Direktur Utama RSUD H. Ok Arya Zulkarnain dicopot dari jabatannya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.Permintaan Audit LPJ Anggaran 2021/2022/2023 – GADBB mendesak Penjabat (PJ) Bupati Batu Bara untuk merekomendasikan kepada Inspektorat agar melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran tahun 2021, 2022, dan 2023. Dugaan kuat adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi ini.Audit BLUD Tahun 2022 – Selain itu, GADBB juga meminta agar Inspektorat berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Batu Bara tahun 2022 yang diduga melanggar hukum dan terindikasi korupsi.
Kordinator aksi, AI Hadit Sirait, melalui nomor kontak yang disediakan (082362272841), menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal tuntutan ini agar tidak ada yang menutup-nutupi dugaan korupsi yang terjadi di daerah tersebut. Menurut Hadit, masyarakat Batu Bara berhak mendapatkan kejelasan terkait penggunaan anggaran daerah yang seharusnya bermanfaat untuk kemajuan bersama.
Pihak berwenang, termasuk Inspektorat dan APH, diharapkan dapat merespon tuntutan ini dengan serius untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah dan menjaga agar kepercayaan publik tidak terganggu oleh praktik-praktik yang merugikan rakyat.
Aksi ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk media, yang turut serta meliput sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintahan daerah.
(N/014)