SENAYAN – Jalanan di depan Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat menjadi saksi dari aksi demonstrasi Pada Rabu (31/1/2023) pukul 9.40 WIB, yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Massa aksi yang memenuhi jalanan depan gerbang DPRMPR menyebabkan penutupan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat di depan Gedung DPR.
Dampak dari demonstrasi ini terasa secara langsung pada kelancaran lalu lintas di sekitar area tersebut. Mulai dari flyover yang menghubungkan Jalan Gerbang Pemuda dengan Jalan Gatot Subroto, arus lalu lintas sudah mulai tersendat sebelum akhirnya ditutup sepenuhnya. Kendaraan-kendaraan tidak dapat melintas lagi di ruas Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR.
Massa yang turun ke jalan membawa beragam alat peraga demonstrasi, seperti spanduk dengan tuntutan yang jelas terkait revisi Undang-Undang Desa. Salah satu spanduk menuntut pengesahan revisi UU Desa sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), dengan tulisan yang tegas: “REVISI UU DESA…! HARGA MATI Sahkan SEBELUM PEMILU. KAMI MOHON DENGAN HORMAT DPR RI MENGESAHKAN REVISI UU DESA SEBELUM PEMILU.”
Selain itu, terdapat spanduk lain yang menyuarakan aspirasi massa dengan kalimat yang lugas: “DPR RI Jangan Bodohi Desa, Sahkan REVISI UU DESA.” Pesan yang disampaikan melalui spanduk-spanduk ini mencerminkan keinginan dan harapan dari para demonstran terhadap perubahan yang diinginkan dalam regulasi terkait desa.
Di tengah situasi yang tegang, sejumlah petugas kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi. Mereka berpencar untuk mengatur lalu lintas serta menjaga keamanan di sekitar pintu gerbang gedung DPR. Kehadiran petugas kepolisian bertujuan untuk memastikan bahwa aksi demonstrasi berlangsung secara damai dan tertib, serta mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan.
Ketegangan dan dinamika yang terjadi selama aksi demonstrasi ini menjadi gambaran dari kompleksitas isu-isu terkait pemerintahan desa dan aspirasi masyarakat desa di Indonesia. Perjuangan untuk mendapatkan perubahan yang diharapkan menjadi sorotan utama dalam aksi ini, dengan harapan agar suara dan kepentingan masyarakat desa dapat didengar dan diakomodasi oleh pihak berwenang.
(A/08)