JAMBI -Sebuah langkah besar dalam upaya pemberantasan korupsi memasuki babak baru di Provinsi Jambi. Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bachyuni Deliansyah, memimpin pertemuan strategis yang mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan kunci, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tengah sorotan mata publik yang semakin tajam terhadap tindak korupsi, kesatuan tekad untuk memerangi kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi sorotan utama.
Dalam suasana yang penuh semangat di salah satu hotel bergengsi Kota Jambi, para pemimpin daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, dipimpin oleh Penjabat Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah, bersama Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budhi Hartono dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menghadiri rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyatukan langkah dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Kegiatan rapat koordinasi ini menjadi momen penting dalam menyatukan visi dan misi bersama dalam menanggulangi tindak korupsi. Bachyuni Deliansyah menyampaikan urgensi untuk meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh kepala daerah dan OPD tentang tata kelola keuangan yang baik, sebagai langkah preventif untuk menghindari praktik korupsi. “Kami harus menjadikan penguatan integritas sebagai PR bersama. Kolaborasi antara APH di kabupaten dengan Muaro Jambi harus terjalin erat agar upaya pencegahan dan sosialisasi terkait korupsi dapat efektif dilaksanakan,” ujar Bachyuni.
Rapat koordinasi ini juga menjadi titik awal bagi Daerah Muaro Jambi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Bachyuni menegaskan bahwa evaluasi ini akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. “Kami akan memanggil seluruh SKPD Muaro Jambi untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi selama setahun terakhir, dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku,” tandasnya.
Dalam wawancara eksklusif bersama Bachyuni Deliansyah, Penjabat Bupati Muaro Jambi, ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan kolaborasi daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. “Komitmen kami tidak hanya sebatas pada pertemuan ini, tetapi merupakan komitmen jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Langkah-langkah konkret yang diambil dalam rapat koordinasi ini menandai awal dari perubahan paradigma dalam pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi. Sinergi yang terjalin erat antara pemerintah daerah, BPK, dan KPK memberikan harapan baru bagi masyarakat akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.
(N/014)