JAKARTA -Ribuan buruh bersiap-siap untuk menggelar aksi besar-besaran dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2024. Sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Ternate, Mimika, dan daerah lainnya akan menjadi saksi dari gerakan ini.
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa lebih dari 200 ribu buruh di seluruh Indonesia akan turut serta dalam aksi May Day ini. Mereka akan mengajukan dua tuntutan utama: pertama, mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja; kedua, menolak praktik Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).
Dalam aksi besar May Day di Jakarta, peserta aksi akan berkumpul di dekat Istana Negara tepatnya di Patung Kuda Indosat sebelum bergerak ke Stadion Madya Senayan untuk merayakan acara May Day Fiesta. Diperkirakan lebih dari 50 ribu buruh akan mengambil bagian dalam peringatan ini.
Menurut Said Iqbal, ada sembilan alasan buruh menolak aturan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah terkait dengan upah minimum yang kembali pada konsep upah murah, di mana upah riil dan daya beli buruh turun hingga 30-40%. Hal ini membuat buruh tidak dapat menikmati peningkatan daya beli seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok lain.
Selain itu, faktor outsourcing yang tidak memiliki batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing juga menjadi sorotan serius. Kontrak yang berulang-ulang hingga mencapai 100 kali kontrak juga menjadi perhatian, karena hal ini mengakibatkan ketidakpastian kerja bagi buruh.
Di samping itu, perubahan terkait pesangon, kemudahan PHK, pengaturan jam kerja yang fleksibel, pengaturan cuti yang tidak pasti, serta regulasi terkait tenaga kerja asing juga menjadi poin-poin penting yang menjadi sorotan dalam aksi May Day ini.
Dengan semangat menyuarakan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah, buruh Indonesia berharap agar pemerintah mendengarkan suara mereka dan melakukan perbaikan atas kebijakan yang dinilai merugikan bagi buruh dan pekerja di Indonesia.
(N/014)