JAKARTA –Hari ini, Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gebrak) kembali menggelar aksi damai di depan gedung Bundar Kejagung RI, Jakarta, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam membongkar kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Aksi ini dihadiri oleh puluhan demonstran yang meminta agar aparat penegak hukum segera melakukan tindakan.
Pukul 14.00 WIB, suasana di depan gedung Bundar Kejagung RI terasa tegang namun penuh semangat. Korlap aksi Gebrak, Ismanto, dalam orasinya menyerukan kepada Kejagung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki oknum yang disebut-sebut memiliki gelar “Pangeran” di Kabupaten Batu Bara. Ismanto menyatakan, “Hal ini harus menjadi prioritas untuk membuka pintu masuk dalam mengungkap praktik korupsi yang telah merugikan negara dan masyarakat.”
Selain itu, Ismanto juga melaporkan dugaan keterlibatan beberapa oknum OPD di Kabupaten Batu Bara dalam kasus korupsi. “Kami berharap Kejagung RI dapat membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini serta memeriksa ‘Pangeran’ beserta kroni-kroninya,” tegasnya.
Aksi damai ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk DPC Ferari Kabupaten Batu Bara yang diwakili oleh Helmi Syam Damanik, SH. Helmi menegaskan pentingnya upaya bersama dalam memberantas korupsi. “Kami mendukung penuh upaya Kejagung RI dalam membongkar dugaan kasus korupsi di Kabupaten Batu Bara. Penyelidikan terhadap ‘Pangeran’ merupakan langkah awal yang penting untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini,” ujarnya.
Setelah aksi di Jakarta, Gebrak dan DPC Ferari Kabupaten Batu Bara berencana melanjutkan dukungan mereka dengan menggelar aksi serupa di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. “Kami akan terus berjuang bersama untuk keadilan dan transparansi dalam pemerintahan,” tambah Helmi.
Kejagung RI, yang telah merespon laporan dan aspirasi dari masyarakat ini, diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengungkap dan menindak pelaku korupsi demi kebaikan bersama.
(N/014)