JAKARTA –Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengundang Presiden Jokowi agar hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) BKPRMI yang dijadwalkan berlangsung di Medan pada 7-10 Agustus 2024.
Ketua Umum BKPRMI, Said Aldi Al Idrus, menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan apresiasi atas kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh BKPRMI. Said mengungkapkan bahwa Jokowi berkomitmen untuk menghadiri Munas BKPRMI yang akan datang. “Alhamdulillah kami akan melaksanakan Musyawarah Nasional Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Medan, Sumut, pada 7-10 Agustus, dan alhamdulillah Bapak Presiden memberikan apresiasi dengan acara-acara yang kami sampaikan, dan Bapak Presiden akan hadir pada Munas tersebut,” ujarnya kepada wartawan.
Dalam kesempatan tersebut, Said juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi terkait regulasi terbaru mengenai izin kelola tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan bisa memberikan manfaat signifikan bagi ormas-ormas Islam di Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah. “Kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang baru-baru ini telah mengamanahkan kepada ormas-ormas untuk mengelola tambang. Kami selaku ormas Islam sangat apresiasi, mudah-mudahan apa yang diberikan itu bisa bermanfaat khusus kepada NU dan Muhammadiyah,” ujar Said.
Meskipun BKPRMI menghargai kebijakan tersebut, Said menegaskan bahwa mereka tidak akan mengajukan izin kelola tambang pada tahap awal. Ia mengatakan bahwa BKPRMI akan memprioritaskan organisasi Islam yang lebih tua, yakni PBNU dan Muhammadiyah, untuk terlebih dahulu mengeksplorasi potensi tersebut. “Kami memberikan dulu kepada abang tertua, NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini lihat dulu barangnya, kalau paten barang itu baru kami nanti ikut,” jelasnya.
Said menegaskan bahwa BKPRMI belum menerima tawaran dari pemerintah untuk mengajukan izin kelola tambang, dan saat ini mereka lebih fokus pada pendampingan dan pemantauan implementasi kebijakan tersebut. “Kami melihat dulu NU dan Muhammadiyah mudah-mudahan itu pasti manfaatnya sangat luar biasa bagi ormas Islam termasuk BKPRMI,” pungkasnya.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen BKPRMI dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan meningkatkan sinergi antara ormas Islam dan kebijakan publik yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
(N/014)