Oleh:Mudhofir Abdullah
KAMIS (1/10/2026), bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo Subianto melantik 18 pejabat dalam reshuffle ketujuh, hanya dua pekan setelah reshuffle keenam.
Kapolri berganti, Menteri Luar Negeri bergeser, dan sebuah kementerian koordinator baru lahir.
Baca Juga: Soal Reshuffle Kabinet Prabowo, Pengamat: Beliau Takut Ditinggalkan Sebagian kalangan membaca langkah ini sebagai upaya Prabowo keluar dari bayang-bayang Joko Widodo. Saya membacanya sebaliknya.
Pepatah Jawa mengingatkan, ora ana ratu loro ing sakjagad (tak ada dua raja dalam satu dunia).
Politik kita hari ini justru memperlihatkan dua matahari yang sama-sama bersinar, saling membutuhkan, tetapi diam-diam menyiapkan orbit masing-masing menuju 2029.
Dalam bahasa ilmu politik, sikap ini disebut hedging, yaitu tetap bergantung satu sama lain sambil menyiapkan jalan keluar sendiri.
Tiga peristiwa pekan ini perlu dibaca sebagai satu lukisan, bukan potongan terpisah.
Tiga peristiwa itu adalah reshuffle di istana, safari politik Jokowi bersama PSI, dan sidang Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan Gibran.
Frekuensi reshuffle itu sendiri sudah menjadi pesan.
Tujuh kali dalam dua tahun bukan sekadar penyegaran; itu tanda koalisi yang terus ditawar ulang.
Dudung Abdurachman, misalnya, baru lima bulan memimpin Kantor Staf Presiden sebelum digeser menjadi Menko Polkam.
Halaman :
Warning: Undefined variable $max_pages in
/home/u604751480/domains/bitvonline.com/public_html/amp/detail.php on line
259