Oleh:Werdha Candratrilaksita
DALAM aksara Jawa terdapat tanda yang disebut "pangkon". Fungsinya sederhana, tetapi menyimpan metafora yang menarik. Aksara Jawa pada dasarnya membawa bunyi vokal. Ketika diberi pangkon, vokalnya hilang dan aksara itu menjadi konsonan mati.
Pa yang semula berbunyi, setelah dipangku tinggal p. Dari tata aksara itu berkembang ungkapan Jawa: yen dipangku mati. Yang dipangku menjadi mati. Tentu bukan mati dalam pengertian kehilangan nyawa. "Dipangku" merupakan kiasan tentang seseorang yang dirangkul, diberi tempat, diberi kedudukan, dipenuhi kebutuhannya, atau dibuat nyaman. Sedangkan "mati" dapat dibaca sebagai hilangnya daya untuk melawan, menentang, atau bersuara keras. Dalam politik, pangkon paling efektif bernama kekuasaan.
Baca Juga: Paradoks Rocky Gerung Lompat ke Wantimpres Prabowo, Pengamat Ragu 'Taring' Kritisnya Bakal Didengar Istana Lawan tidak selalu harus dilawan. Pengkritik tidak selalu harus dibungkam. Kadang-kadang ia cukup dirangkul, diberi kursi, diberi jabatan, lalu diletakkan dekat pusat kekuasaan. Karena itu, pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menarik dibaca melalui filosofi sederhana tersebut.
Rocky Gerung akhirnya berada di dalam kekuasaan yang selama bertahun-tahun menjadi sasaran kritiknya. Jumat (2/10/2026), Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pratikno, Menteri Sekretaris Negara selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, justru menjadi ketuanya.
Pemandangan itu menarik karena Rocky bukan sekadar pengkritik pemerintah. Selama bertahun-tahun, salah satu identitas politik Rocky dibangun dari kritik keras terhadap Presiden Joko Widodo dan hampir segala sesuatu yang diasosiasikan dengan kekuasaan Jokowi. Jokowi pernah disebutnya "dungu".
Gibran Rakabuming Raka juga tidak luput. Gibran sendiri pernah mengakui, Rocky mengkritiknya dengan istilah seperti "otak kosong" dan "dungu". Kini Rocky berada dalam pemerintahan yang Wakil Presidennya adalah Gibran. Di situlah ironi itu mulai terlihat. Prabowo memang Presiden. Namun pemerintahan sekarang bukan pemerintahan Prabowo seorang. Secara politik elektoral, mandat yang dimenangkan pada Pemilu 2024 adalah mandat pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan. Karena itu, ketika Rocky menerima posisi di Wantimpres, ia bukan sekadar masuk ke pemerintahan Prabowo. Ia masuk ke lingkar pemerintahan Prabowo-Gibran. Gibran yang dahulu menjadi bagian dari sasaran kritik terhadap apa yang berbau Jokowi, kini berada di dalam lembaga kepresidenan tempat Rocky memberikan pertimbangan.
Rocky, Jokowi Belum Benar-benar Pergi
Kontradiksi itu menjadi lebih menarik karena pemerintahan Prabowo-Gibran juga tidak sepenuhnya terputus dari pemerintahan Jokowi. Dalam tulisan saya sebelumnya, "Reshuffle, Konsolidasi Prabowo-Jokowi", perubahan kabinet justru dapat dibaca sebagai semakin kuatnya kontinuitas sejumlah figur yang tumbuh atau memperoleh posisi strategis pada masa Jokowi. Bahlil Lahadalia, misalnya, dilantik Jokowi menjadi Menteri Investasi pada 2021 dan kemudian Menteri ESDM pada 2024.
Pada reshuffle 1 Oktober 2026, Prabowo justru menaikkannya menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Listyo Sigit Prabowo dilantik Jokowi menjadi Kapolri pada Januari 2021. Setelah tidak lagi menjadi Kapolri, Prabowo menempatkannya lebih dekat lagi ke pusat pemerintahan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dudung Abdurachman dilantik Jokowi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada November 2021. Kini ia menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Bulan lalu, Suahasil yang diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai kepala badan kebijakan fiskal lalu menjadi wakil menteri keuangan juga dilantik sebagai menteri keuangan. Di luar reshuffle 1 Oktober 2026, publik pasti mengenal Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet Prabowo, juga bukan sosok yang sepenuhnya asing dengan Jokowi. Sebelum menjadi ajudan Prabowo, Teddy pernah menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi.