Oleh:Mohammad Isa Gautama
TERBENTUKNYA Kabinet Bayangan (KB) yang diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil layak dibaca sebagai gerakan sosial-politik yang mencerahkan.
Di tengah semakin pupusnya harapan akan hadirnya peran check and balances dari cabang-cabang kekuasaan negara, gerbong kabinet yang cenderung mubazir dan keras kepala, kritik publik bagai semburan kembang api yang cepat padam, lima belas akademisi, peneliti, aktivis, dan profesional turun gunung selaku menteri bayangan.
Baca Juga: Bappisus Kejar Riza Chalid! Red Notice Terbit, Ekstradisi Terus Diproses Mereka berniat mengawasi kinerja pemerintah sembari menawarkan koreksi kebijakan.
Kehadiran mereka merupakan peristiwa politik sekaligus eksperimen komunikasi publik yang signifikan dalam menandai pencarian saluran aspirasi alternatif di luar institusi formal.
Dalam konteks itu, pilihan nama "kabinet bayangan" merupakan langkah simbolik cerdas.
Murray Edelman, dalam The Symbolic Uses of Politics (1964), mengingatkan bahwa politik bekerja bukan hanya melalui keputusan, melainkan juga melalui simbol yang membentuk cara publik memahami kenyataan.
Dengan mengadaptasi nomenklatur kabinet, Kabinet Bayangan menghadirkan lawan tanding yang mudah dikenali: menteri berhadapan dengan menteri bayangan, kebijakan resmi diuji oleh kebijakan aspiratif.
Bahasa kekuasaan dipinjam untuk mengawasi kekuasaan, sekaligus mengirim pesan bahwa kewenangan resmi tidak selalu identik dengan amanat publik.
Lebih jauh, menurut konsep framing Entman (1993), strategi tersebut mendefinisikan masalah, menunjuk penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan penyelesaian.
Akar masalahnya ialah melemahnya pengawasan; penyebabnya dominasi koalisi pemerintahan dan ketidakberdayaan oposisi; solusinya kontrol masyarakat sipil berbasis bukti, dengan aspirasi rakyat dipertaruhkan sebagai dasar legitimasi.
Kabinet Bayangan secara tak langsung juga menjalankan agenda-setting McCombs dan Shaw (1972): bukan menentukan pikiran warga, melainkan isu yang patut dipikirkan bersama.