Oleh : M Rizal Fadillah
PERMAINAN politik menunjukkan semakin terbukanya persaingan. Survey Saiful Mujani Reasearch Consulting (SMRC) yang berkualifikasi "main-main" mengangkat elektabikitas PSI di atas 4 % dan menurunkan PAN diangka 2 %. Meski tidak perlu serius ditanggapi oleh kader PAN namun pernyataam Saiful Mujani bulan Maret 2026 tentang perlunya masyarakat melakukan konsolidasi untuk menggulingkan Prabowo, menjadi indikasi di pihak mana ia berada.
Ia berada di pihak Jokowi yang telah sukses menipu rakyat dengan kemenangan palsu melalui awalan dari hasil survey-survey Mujani. Kini Jokowi sendiri sedang menunggangi PSI untuk menyukseskan Gibran. Sang Ketum Kaesang memfasilitasi 100 %. Nampaknya sudah kuat tekad bahwa Gibran harus menjadi Presiden pada tahun 2029. Bahkan, ia tengah mencari celah agar dapat naik sebelumnya sebagaimana diksi Mujani konsolidasi "menggulingkan" Prabowo.
Baca Juga: 500 WNI Korban Online Scam Menanti Pulang, PM Thailand Janji Percepat Prosesnya Sejak terpilih sebagai Wapres, rakyat berteriak bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Sang paman Anwar Usman kena sanksi MKMK dan terpental dari kursi. Begitu juga dengan tangan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terpotong DKPP untuk pelanggaran PKPU dan susila. Kemampuan Gibran sangat memprihatinkan. Terakhir soal pendidikannya ikut dimasalahkan. Gibran tidak memiliki ijazah SMA dan surat penyetaraan Dikdasmen dinilai abal-abal dan tidak sesuai dengan persyaratan menurut undang-undang.
Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan.
Konstelasi politik yang berkembang membuka ruang bagi pemakzulan Gibran saat ini juga. PDIP yang sakit hati dikhianati Jokowi dan diganggu PSI adalah partai yang paling siap untuk menumbangkan Gibran. Peluang kadernya untuk menggantikan juga terbuka. Gerindra akan ikut Ketum. Prabowo mulai diajak perang oleh Gibran melalui berbagai manuver seperti saat unjuk rasa ojol dan mahasiwa. Jokowi unjuk kuasa dengan safari menggalang dukungan bagi Gibran dan PSI. Gibran yang tidak duduk di samping Prabowo sewaktu rapat paripurna menjadi tanda ada jarak antara keduanya.
PAN tentu tersinggung dengan survey tendensius SMRC pro Gibran. Bocil PSI menantang PAN. Pilihan dekat kepada Prabowo lebih rasional ketimbang mengekor Jokowi untuk kepentingan Gibran. Tidak sulit mengajak PAN bergabung saat ini. Nasdem dan PKB sejak awal bukan pendukung Gibran. Kedua partai ini tidak berkepentingan untuk mempertahankan Gibran sebagai Wapres. Demokrat juga berpeluang Ketumnya untuk menggantikan Gibran. Akan dukung.
Jika Prabowo mengkonsolidasikan partai-partai di DPR, maka DPR diprediksi akan setuju Gibran dimakzulkan. Lalu bagaimana dengan MK dan MPR ? Meskipun kolektif kolegial, namun posisi Ketua sangat mempengaruhi konstelasi. Ketua MK Suhartoyo adalah salah satu anggota MK yang dahulu mengajukan "dissenting opinion". Ia bersama Saldi Isra, Wakhidudin Adam, dan Arief Hidayat tidak setuju Walikota Gibran menjadi Cawapres. Sementara itu Ketua MPR Ahmad Muzani tidak lain adalah kader Partai Gerindra. Jadi aman.
Peta politik sangat mendukung pemakzulan Gibran. Momennya bagus. Kedudukan Prabowo akan menguat jika mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang tidak rela dan semakin muak atas tingkah laku Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Ia merupakan anak haram konstitusi, haram demokrasi, haram hak asasi, dan nir-edukasi. Gibran adalah mushibah bagi negeri.
Pertanyaannya ialah apakah Prabowo itu masih menjadi hamba sahaya Jokowi atau pemimpin yang sudah mampu berdiri sendiri ? Rakyat sangat gemas dan cemas dengan sikapnya selama ini.* (dh)*)Penulis Adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan