Oleh : Rasi Kasim Samosir, S.P., M.Si
PEMBANGUNAN Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Selama ini, wilayah Papua masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas antarwilayah, hingga tingginya angka kemiskinan.
Baca Juga: HUT Ke-80 Bhayangkara, Prabowo Sampaikan 6 Amanat Penting untuk Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat hingga Tegakkan Keadilan Oleh karena itu, kehadiran PSN diharapkan mampu membuka konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dari perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Selatan tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua Selatan masih berada pada kisaran 19,71 persen.
Angka tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan masih menjadi kebutuhan yang mendesak.
Infrastruktur yang memadai diyakini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan, maupun investasi sehingga mampu menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.
Dalam konteks ini, pembangunan PSN dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing wilayah.
Namun demikian, pembangunan tidak dapat dipandang hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.
Dalam ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, pembangunan harus mampu menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Tarigan (2016) menjelaskan bahwa tujuan utama perencanaan wilayah bukan sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengarahkan pemanfaatan ruang agar berlangsung secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.