Oleh:Rasminto.
DUNIA sedang tidak baik-baik saja. Perang, krisis energi, ketegangan Laut China Selatan, konflik Timur Tengah, perebutan rantai pasok, hingga kompetisi Amerika Serikat dan China membuat peta geopolitik global bergerak cepat. Dalam situasi seperti ini, diplomasi Indonesia tidak boleh berjalan biasa-biasa saja.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada 7-8 Mei 2026, menjadi momentum penting untuk membaca arah diplomasi Indonesia.
Baca Juga: Wamenkop Farida Dorong Mahasiswa UNNES Jadi Penggerak Koperasi Desa dan Cetak Manajer Profesional Prabowo berangkat ke Filipina untuk membahas kerja sama ASEAN, penguatan konektivitas ekonomi subkawasan BIMP-EAGA, serta isu ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik global.
Tentunya, hal ini bukan sekadar agenda seremonial. Sebab, ASEAN kini berada di titik tekan baru. Kawasan Asia Tenggara harus menghadapi dampak konflik global terhadap pasokan energi, harga pangan, jalur perdagangan, dan stabilitas ekonomi.
Menjadi semakin menarik bahwa fokus topik KTT ASEAN kali ini menempatkan krisis energi dan ketahanan pangan sebagai isu utama, terutama karena dampak konflik Timur Tengah terhadap negara-negara Asia Tenggara yang masih bergantung pada impor energi.
Di sinilah diplomasi Prabowo perlu dibaca sebagai diplomasi strategis. Bukan hanya diplomasi hadir, berjabat tangan, dan berfoto bersama.
Tetapi diplomasi yang membawa kepentingan nasional, membaca peta kekuatan global, dan mengubah posisi geografis Indonesia menjadi daya tawar politik.
Secara konseptual, diplomasi tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kepentingan nasional, kekuatan, dan keseimbangan.
Henry Kissinger (1994), menegaskan bahwa diplomasi merupakan seni mengelola kekuatan agar tidak berubah menjadi konflik terbuka, sekaligus menjaga keseimbangan agar kepentingan negara tetap terlindungi dalam tatanan internasional yang dinamis.
Pandangan ini kemudian diperkaya oleh Joseph S. Nye (2004), yaitu kemampuan negara memengaruhi aktor lain melalui daya tarik nilai, budaya, legitimasi, dan kredibilitas.
Nye juga mengembangkan gagasan smart power dalam The Future of Power (2011), yakni kecerdasan negara dalam memadukan hard power dan soft power secara proporsional.