Oleh:G.K. Suhassatya
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026 seketika menjadi viral.
Menanggapi kekhawatiran publik atas kenaikan dollar Amerika Serikat, ia berkata ringan: "orang desa tidak pakai dollar." Kalimat itu terdengar sederhana, membumi, bahkan menghibur. Tepuk tangan pun pecah.
Baca Juga: Bobby Nasution Hadiri Kontes Burung Berkicau di Medan, Singgung Lagu Viral ‘Kicau Mania’ Namun justru di situlah persoalannya. Ketika krisis ekonomi dijawab dengan retorika simplifikasi, politik sedang bergerak dari ruang rasional menuju panggung populisme emosional.
Pernyataan itu bukan sekadar candaan spontan. Ia adalah cermin cara kekuasaan membaca rakyat.
Dalam satu kalimat pendek, tampak bagaimana negara mencoba membangun ilusi bahwa rakyat kecil berada di luar pusaran kapitalisme global.
Desa diposisikan sebagai benteng moral ekonomi nasional: sederhana, tahan krisis, dan jauh dari gejolak pasar dunia.
Tetapi benarkah demikian? Di sinilah pidato Presiden Prabowo layak dibaca bukan sebagai hiburan politik, melainkan sebagai gejala ideologis.
Populisme dan Penyederhanaan Realitas
Dalam What Is Populism?, Jan-Werner Müller menjelaskan bahwa populisme bekerja dengan menciptakan oposisi moral antara "rakyat murni" dan "elite yang rumit" (Müller, 2016).
Rakyat dipahami bukan sebagai kategori sosial yang kompleks, melainkan simbol politik yang harus terus dipelihara emosinya. Dalam pidato Presiden Prabowo di Nganjuk, "orang desa" menjadi simbol itu.
Presiden Prabowo sedang membangun narasi bahwa rakyat kecil hidup dalam ekonomi riil, bukan ekonomi abstrak ala pasar global. Sekilas narasi ini terdengar patriotik.