Oleh: Raman Krisna
LONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah potret telanjang kegagalan negara dalam mengantisipasi krisis yang sudah lama terlihat di depan mata.
Di saat pelaku UMKM megap-megap menahan beban biaya produksi, negara justru tampak sibuk dengan retorika. Ketika masyarakat menunggu langkah nyata, yang hadir justru pernyataan normatif dan rencana jangka panjang yang entah kapan akan diwujudkan. Situasi ini bukan hanya mengecewakan—ia berbahaya.
Baca Juga: Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik Sebab, setiap kenaikan harga bahan baku tidak pernah berdiri sendiri. Ia merambat ke harga barang jadi, menekan daya beli, dan pada akhirnya memperlemah fondasi ekonomi rakyat. Dalam kondisi seperti ini, keterlambatan respons pemerintah bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan bentuk kelalaian kebijakan.
Dalih klasik soal gejolak global kembali diangkat. Konflik internasional, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi energi dijadikan alasan.
Namun pertanyaannya sederhana: sampai kapan Indonesia berlindung di balik alasan eksternal? Ketika negara lain mampu meredam dampak yang sama, mengapa Indonesia justru terlihat paling rentan?
Jawabannya terletak pada satu hal: ketiadaan kemandirian industri. Ketergantungan pada impor bahan baku adalah bom waktu yang akhirnya meledak hari ini.
Lebih ironis lagi, gagasan membangun industri petrokimia baru kembali mengemuka justru setelah krisis terjadi. Ini bukan strategi—ini reaksi terlambat.
Kita tidak kekurangan contoh. Negara seperti Tiongkok menunjukkan bahwa stabilitas harga bukan mimpi, melainkan hasil dari keberpihakan kebijakan dan kontrol negara yang kuat terhadap sektor strategis.
Bahkan di kawasan regional, Malaysia dan Singapura mampu menjaga keseimbangan ekonomi melalui tata kelola yang disiplin dan birokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu.
Di Indonesia, masalahnya bukan semata pada kebijakan yang kurang tepat, tetapi juga pada kepercayaan publik yang terus tergerus. Ketika isu kepentingan pribadi, praktik patronase, dan bagi-bagi jabatan masih menjadi perbincangan, wajar jika publik meragukan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar seperti ini.
Yang paling menyakitkan adalah ironi yang dialami pelaku usaha kecil. Mereka berjuang sendiri, membangun usaha dari nol tanpa perlindungan berarti.