Oleh:Mariman Darto
BADAN Gizi Nasional (BGN) terus melakukan langkah proaktif melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak) terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Langkah itu diyakini untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas program makan bergizi gratis (MBG).
Baca Juga: Antusias! Siswa SRMP 2 Medan Eksplorasi Kapal TNI KRI Bima Suci, Tanamkan Wawasan Kemaritiman Sejak Dini Langkah itu bukan reaksi terhadap berbagai opini miring terhadap pelaksanaan program MBG, melainkan lebih diperuntukkan menegaskan kehadiran negara.
Memang, dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan MBG menjadi salah satu program paling disorot dalam lanskap kebijakan publik Indonesia.
Padahal, di tengah perdebatan teknis dan kekhawatiran fiskal, satu fakta menonjol justru mengemuka, yakni tingkat kepuasan publik terhadap MBG tergolong tinggi.
Sejumlah lembaga survei menunjukkan angka dukungan terhadap program makan siang gratis terlengkap yang pernah ada di dunia itu tinggi.
Rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia, misalnya, menunjukkan sebanyak 72,8% responden puas terhadap salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.
Survei yang melibatkan 1.220 orang dan dilakukan dalam waktu 15- 21 Januari 2026 itu menggunakan asumsi metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.Berita politik
Memang, angka tersebut tidak sebesar tingkat dukungan masyarakat di awal peluncuran MBG. Itu merujuk laporan Lembaga Survei Indonesia pada 2025, tingkat pengenalan publik terhadap program MBG mencapai 91%.
Dari sisi sikap, menurut survei tersebut, dukungan masyarakat tergolong kuat: 36% responden menyatakan sangat setuju, 53,6% cukup setuju, 8,1% kurang setuju, 1,4% menolak, dan 0,9% tidak memberikan jawaban.
Angka tersebut sangat bagus di tengah berbagai opini negatif, khususnya di media sosial.