Oleh: Krisna
DI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil.
Namun yang terjadi justru sebaliknya: sejumlah perusahaan dalam negeri terlihat "berpesta" di atas situasi, menaikkan harga bahan produksi—dari plastik, logam, hingga kebutuhan pokok—tanpa alasan yang jelas dan tanpa transparansi.
Baca Juga: Gubernur NTT Tekankan Pentingnya KUR untuk Pertumbuhan UMKM dan IKM Fenomena ini bukan sekadar dinamika pasar. Ini adalah cerminan dari lemahnya negara dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku pelaku usaha. Harga dinaikkan sesuka hati, rantai distribusi dibiarkan liar, dan pada akhirnya rakyat yang menjadi korban.
Yang lebih mengkhawatkan, praktik ini menjalar hingga ke tingkat ritel. Pedagang kecil hingga besar ikut menaikkan harga tanpa dasar yang kuat. Tidak ada standar, tidak ada kontrol, seolah-olah pasar dibiarkan berjalan tanpa aturan. Pertanyaannya: di mana peran pemerintah?
Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan justru tampak tidak hadir di lapangan.
Pengawasan lemah, penindakan nyaris tidak terdengar. Kalaupun ada razia, sering kali berakhir tanpa kejelasan. Publik pun bertanya-tanya: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau hanya sekadar formalitas?
Kondisi ini diperparah dengan penyalahgunaan barang subsidi. Gas LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin justru digunakan oleh restoran dan pelaku usaha komersial. Ini bukan sekadar pelanggaran kecil—ini adalah bentuk nyata kegagalan pengawasan yang merugikan masyarakat luas.
Sementara itu, rakyat dipaksa beradaptasi dengan harga yang terus melonjak. Sembako naik, biaya makan meningkat, dan daya beli terus tergerus. Jika dibiarkan, ini bukan hanya persoalan ekonomi rumah tangga, tetapi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional.
Yang paling terpukul adalah pelaku UMKM. Mereka terhimpit dari dua sisi: harga bahan baku naik tanpa kendali, sementara daya beli konsumen menurun. Di tengah kondisi seperti ini, negara seharusnya hadir sebagai pelindung—bukan penonton.
Bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, di mana pengawasan harga dan penegakan aturan dilakukan dengan tegas dan konsisten.
Di sana, pelanggaran bukan hanya ditindak, tetapi juga dicegah sejak awal. Sementara di Indonesia, aturan sering kali hanya kuat di atas kertas, namun lemah dalam pelaksanaan.