Oleh:Michael F. Umbas
TIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang foto bersama dan bertukar senyum diplomatik. Namun, kali ini, meski dibungkus dengan gaya showmanship khas Donald Trump, alhasil melahirkan arah strategis baru: peta pengaruh global tengah ditata ulang di mana Indonesia tidak lagi sekadar duduk di kursi penonton.
KTT perdana Board of Peace (BoP) untuk Gaza yang digelar di Washington pada 19 Februari 2026 benar-benar menjadi penanda babak baru. Inisiatif yang sebelumnya diluncurkan di sela-sela WEF Davos pada 22 Januari lalu terus bermetamorfosa menunjukkan eksistensinya. Di Washington, momen itu terpampang jelas di mana Indonesia diundang duduk di meja utama.
Baca Juga: RI Perpanjang IUPK Freeport, Nilai Investasi Capai Rp 337 Triliun Sebuah penegasan lantas keluar dari mulut Presiden Trump lewat kalimat yang kini ramai dikutip berbagai media internasional: "A man that I really like a lot... he is definitely tough, I don't want to fight him, President Prabowo of Indonesia."
Di telinga awam, ungkapan "Tough Guy" mungkin terdengar seperti candaan khas Trump yang personal dan teatrikal. Namun, dalam gramatika diplomasi dan politik kekuatan (power politics), candaan pemimpin negara adidaya sering kali merupakan kode pengakuan.
Itu adalah sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto, dan Indonesia, diakui cukup kuat untuk diajak menanggung risiko global yang paling kompleks saat ini: Gaza.
Lalu, apa sebenarnya Board of Peace ini, dan mengapa posisi Indonesia di dalamnya sangat krusial? BoP diposisikan sebagai konsorsium negara-negara yang ditugaskan mengawal masa transisi pascakonflik di Gaza. Agendanya berderet mulai dari gencatan senjata, stabilisasi keamanan, hingga rekonstruksi dan pemulihan tata kelola sipil.
Dari hasil rapat perdana di Washington, setidaknya terdapat tiga poros keputusan yang krusial.
Pertama, Komitmen Pendanaan Raksasa. Amerika Serikat menjanjikan US$10 miliar, disusul komitmen miliaran Dolar dari negara-negara di Timur Tengah. Ini mencakup desain pengelolaan dana rekonstruksi yang akan melibatkan institusi keuangan global.
Kemudian kekuatan stabilisasi (pasukan internasional). Ini adalah titik di mana Indonesia mengambil peran paling strategis. Indonesia menyatakan kesiapan mengirimkan lebih dari 8.000 personel untuk international security/stabilization force. Indonesia mengambil beban operasional secara riil di lapangan.
Selanjutnya soal desain tata kelola (governance). Banyak proyek rekonstruksi pascaperang gagal bukan karena kurangnya dana, melainkan rapuhnya tata kelola sipil. BoP dirancang untuk memulihkan layanan publik, melatih aparat keamanan lokal, dan membangun kembali koridor hukum pada masa transisi.
Keterlibatan Indonesia dalam poros-poros ini juga beriringan dengan manuver ekonomi. Di hari yang sama, kunjungan di Washington juga membuahkan kesepakatan tarif resiprokal yang ditandatangani Presiden Trump dan Presiden Prabowo.