Oleh:Dr. Eko Wahyuanto.
PANGGUNG politik nasional dikejutkan manuver Majalah Tempo dengan membenturkan dua sosok kunci di lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto, yakni Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam narasi yang digambarkan seolah mereka sedang bersitegang terbuka di "palagan" pasar uang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Juga: Bupati Humbang Hasundutan Tekankan Sinergi Pemerintah Desa dan Pemkab untuk Kesejahteraan Masyarakat Bagi mereka yang paham cara kerja intelijen, media dan geopolitik, ini bukan "berita penting" tetapi manuver devide et impera (pecah belah), sengaja ditiupkan untuk mengguncang stabilitas pemerintahan yang sedang solid.
Pertanyaannya: Mengapa Tempo begitu bernafsu mengadu domba dua penopang poros kekuasaan pemerintah yang hari ini sedang bekerja keras memperbaiki negeri ini? Dan siapa sutradara yang memegang kendali di balik layar redaksi mereka?
Infiltrasi Berwajah "Mulia"
Sejarah mencatat, media sering kali menjadi instrumen efektif dalam peperangan asimetris (asymmetric warfare). Intervensi asing tidak lagi datang melalui moncong senjata, melainkan melalui aliran dana, dikemas dengan istilah-istilah mentereng: demokratisasi, penguatan masyarakat sipil, hingga kesetaraan gender.
Sebagaimana kita ketahui, anak usaha digital Tempo, PT Info Media Digital (IMD), diduga menerima suntikan dana dari Media Development Investment Fund (MDIF). Meski mereka berdalih ini hanya "modal kerja" atau "utang konversi", dalam dunia politik kekuasaan, tidak ada makan siang gratis.
MDIF, memiliki akar sejarah panjang dengan George Soros sebagai investor awal, sebuah entitas bergerak di negara-negara pasca-otoritarian. Mereka masuk ketika sebuah negara dianggap memiliki "celah" digoyang.
Narasi mereka terasa sangat harum bagi dunia aktivis. Bayangkan siapa bisa menolak isu pengentasan kemiskinan atau lingkungan hidup? Siapa tidak terkesan dengan program literasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia - HAM?
Namun, di balik bungkus etik itu, terdapat agenda mengarahkan opini publik agar selalu skeptis terhadap negara. Cara itu dapat merusak pola pikir jurnalis yang terlanjur terpapar agenda tersebut. Negara tidak boleh benar. Prestasi pemerintah harus dikerdilkan, dan friksi kecil di dalam kabinet harus dibesar-besarkan menjadi krisis nasional.
Doktrin Colin Powell