Oleh:Habiburokhman.
PERNYATAAN tokoh oposisi Abraham Samad dan rekan-rekannya kepada Presiden Prabowo jika reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada jika Kapolri diganti adalah pernyataan yang salah kaprah.
Cukup aneh ketika banyak pihak berbicara berdasarkan kajian ilmiah soal reformasi kultural dan institusional mereka datang dengan usul terkait personal. Usulan mereka terasa sangat tendensius, subyektif dan bersudut pandang yang sangat sempit.
Baca Juga: Memahami Konstitusi: Kenapa Polri Tetap Tepat di Bawah Presiden Kita paham sekali, reformasi di bidang apapun, tidak bisa disandarkan hanya pada persoalan suka tidak suka yang bersifat personal. Terlebih Kapolri Listyo Sigit Prabowo justru sosok yang selama ini terdepan dalam mempercepat reformasi Polri.
Data di Komisi III jelas menunjukkan bahwa sejak memimpin 2021, tingkat represifitas menurun sangat drastis di banding periode-periode sebelumnya. Polri juga tercatat sebagai institusi mitra Komisi III yang paling responsif terhadap pengaduan masyarakat.
Yang jelas pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional Presiden yang seharusnya tidak diintervensi oleh tokoh-tokoh oposisi tersebut.
Boleh saja mereka berbeda kepentingan soal politik, tetapi janganlah memberikan tekanan yang salah kaprah kepada Presiden karena justru bisa melemahkan negara kita.
Saya paham sekali karakter Presiden Prabowo yang tidak suka berbicara soal personal ketika membahas hal yang bersifat institusional.
Selain itu beliau juga tidak suka jika ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain di depan beliau.
Ayo kita satukan langkah dan bulatkan tekad, kita dukung reformasi Polri secara kultural.* (news.detik.com)
*) Penulis adalah Ketua Komisi III DPR RI.