Oleh:Darmansjah Djumala
*SABTU pagi, 3 Januari 2026, dunia dihentak berita petaka: AS menyerang ibu kota Venezuela, Caracas. Dalam pernyataannya, Presiden Donald Trump mengatakan pasukan AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya.
Segera setelah itu pemerintah Venezuela mengumumkan negaranya berada dalam kondisi darurat nasional. Sejauh ini belum ada klarifikasi baik dari AS maupun Venezuela mengenai detail perisitiwa dan keberadaan Maduro dan istri.
Baca Juga: Bitcoin Menguat ke Rp 1,54 Miliar, Tapi Geopolitik Venezuela Jadi Batu Sandungan Namun beberapa negara sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan unilateral AS tersebut.
Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan pertemuan darurat PBB untuk menegaskan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan, larangan penggunaan kekerasan, dan penyelesaian sengketa secara damai.
Rusia dan Iran, yang dikenal dekat dengan Venezuela, juga mengecam serangan militer AS itu.
Ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Venezuela sejatinya bukan fenomena baru. Sejak era Hugo Chávez, Caracas memosisikan diri sebagai penantang hegemoni AS di Amerika Latin melalui retorika anti-imperialisme dan nasionalisasi sumber daya energi.
Dalam kebijakan luar negerinya, Venezuela terang-terangan menunjukkan kedekatan dengan Rusia, China, dan Iran. Tentuk Washingpon tidak suka.
Bagi AS, Venezuela tidak sebatas isu demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi, ancaman geopolitik dan energi.
Hubungan bilateral kian memburuk ketika sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan tekanan politik AS gagal mengubah perilaku rezim Maduro.
Maka muncul opsi koersif dalam strategi AS, yang berkulminasi pada serangan militer Sabtu dini hari itu. Serangan unilateral AS terhadap Venezuela tidak dapat dibaca sebagai respons teknis-politis semata.
Lebih serius dari itu, invasi AS tersebut. merupakan ekspresi politik kekuatan (power politics) dalam sistem internasional yang, sialnya, semakin permisif terhadap penggunaan kekerasan.