Oleh: Dr. Muhibbuddin Hanafiah
PEMULIHAN sektor pendidikan di daerah terdampak bencana Aceh tidak dapat dilakukan dengan pendekatan administratif semata.
Pemetaan kebutuhan harus dimulai dari bawah, yakni dari setiap satuan pendidikan yang benar-benar mengalami dampak langsung.
Baca Juga: Sekolah Hancur Banjir Bandang, Pendidikan Anak Aceh Terancam: Seruan Darurat Muhammadiyah Data tidak boleh sekadar dikalkulasikan dari atas meja, melainkan harus bersumber dari laporan pimpinan unit sekolah yang mengetahui kondisi riil di lapangan, bukan hanya dari pejabat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pendekatan bottom-up menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Setiap sekolah memiliki tingkat kerusakan, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda.
Karena itu, informasi faktual dari kepala sekolah dan pengelola pendidikan di lokasi terdampak menjadi dasar utama dalam merumuskan langkah pemulihan yang efektif dan berkeadilan.
Kendala paling mendasar dalam keberlangsungan proses pembelajaran pascabencana bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.
Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan para siswa kerap mengalami trauma psikologis akibat bencana yang dialami.
Kondisi ini, jika tidak ditangani dengan baik, akan menghambat proses belajar-mengajar meskipun sarana fisik telah tersedia.
Selain faktor psikologis, kerusakan sarana dan prasarana sekolah menjadi tantangan besar. Banyak gedung sekolah dan mobiler yang hilang, rusak, atau tertimbun lumpur.
Tidak kalah penting adalah kondisi infrastruktur penunjang seperti jalan dan jembatan yang rusak, sehingga menyulitkan akses guru dan siswa menuju lokasi sekolah.
Untuk memastikan proses pendidikan dapat segera berjalan kembali, diperlukan langkah-langkah konkret dan terukur yang dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah bersama masyarakat.