Oleh:Evi Irawan.
SELAMA ini, banjir di Indonesia terlalu sering diperlakukan seolah,olah hanya soal "kelebihan air". Setiap musim hujan, pemandangan yang sama kembali berulang: permukiman tergenang, jalan utama terputus, ribuan orang terpaksa mengungsi.
Banjir dan longsor pada akhir November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hanyalah babak terbaru, dan termasuk yang terburuk, dari cerita yang terus berulang ini.
Baca Juga: Satpol PP Padangsidimpuan Gelar Operasi Penyebaran Surat Edaran Wali Kota Soal Larangan Kenaikan Harga Pasca Bencana Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga awal Desember, ratusan orang telah meninggal dunia, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang di tiga provinsi tersebut, dengan ribuan orang luka,luka, jutaan terdampak, dan lebih dari satu juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Di balik angka, angka ini ada kampung,kampung yang tersapu banjir dan lumpur, hari,hari dengan hujan tak kunjung reda, serta malam,malam yang dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian.
Puluhan tahun berlalu, teknologi berkembang, anggaran infrastruktur meningkat, dan istilah seperti "normalisasi" serta "pengendalian banjir" kian sering terdengar. Namun, setiap musim hujan, berita banjir kembali memenuhi layar ponsel dan siaran televisi kita.
Seolah-olah kita berjalan berputar di tempat, sementara sejarah diam,diam terulang di wilayah yang berbeda: hari ini di Aceh, besok di Sumatera Utara, lain waktu di Sumatera Barat, dan di saat yang lain di provinsi yang berbeda lagi.
Tragedi-tragedi ini dipicu oleh curah hujan ekstrem yang diperkuat oleh sistem tropis di Samudra Hindia, yang menyebabkan sungai meluap dan lereng-lereng labil runtuh. Namun, berhenti menjelaskan sampai di situ berarti mengabaikan cerita yang lebih dalam.
Di banyak wilayah Indonesia, banjir telah menjadi bagian dari ingatan kolektif yang diwariskan lintas generasi, ingatan tentang air yang memaksa masuk ke dalam rumah, aktivitas sehari-hari yang lumpuh, dan hari-hari panjang yang dihabiskan di tempat pengungsian yang sesak.
Namun banjir ini bukan semata-mata "ulah alam yang murka"; ia juga merupakan hasil dari rangkaian panjang keputusan tentang bagaimana kita mengelola lahan, hutan, dan daerah aliran Sungai, seperti di Sumatera.
Merawat ingatan kolektif kita tentang bencana banjir seharusnya tidak berhenti pada catatan seberapa tinggi air pernah naik atau seberapa kokoh tanggul dibangun. Ingatan itu seharusnya mendorong kita bertanya: mengapa pola yang sama terus berulang?
Apa yang tidak berubah di balik berbagai proyek fisik dan program penanganan darurat? Pada titik inilah kita perlu berani melihat banjir bukan hanya sebagai persoalan hidrologi, tetapi juga sebagai cermin kegagalan tata kelola kelembagaan.