Oleh :Darynaufal Mulyaman
Asta Cita nomor dua Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang kemandirian energi. Sebuah cita-cita yang pada dasarnya adalah upaya menjaga martabat bangsa. Di era ketika energi menjadi mata uang baru dalam diplomasi global, kemandirian energi bukan lagi soal teknis produksi, melainkan politik pengaruh.
Amanat Paris Agreement menjadi jangkar moral bagi Indonesia untuk melangkah, tetapi bagaimana langkah itu diayunkan akan menentukan posisi Indonesia di antara dua arus besar dunia akhir-akhir ini, yaitu industrialisasi hijau dan perebutan pengaruh ekonomi.
Baca Juga: Timnas Indonesia Bisa ke Piala Dunia 2026, Asal Penuhi Syarat Ini! Indonesia menyadari bahwa Energi Baru dan Terbarukan (EBT) bukan sekadar pilihan rasional dalam mitigasi iklim, tetapi juga medan baru bagi soft power.
Melalui energi hijau, sebuah negara dapat memperluas pengaruhnya tanpa senjata, tanpa paksaan, melainkan melalui inspirasi, keunggulan moral, dan keteladanan kebijakan.
Namun di balik narasi ideal ini, transisi energi di Indonesia masih berjalan di tempat. Mulai dari persoalan bankability hingga ketimpangan pendanaan.
Masalah paling krusial adalah bahwa EBT belum dianggap bankable atau layak didanai oleh bank-bank di Indonesia. Proyek-proyeknya sering gagal meyakinkan lembaga keuangan, bukan karena kurang prospektif, tetapi karena kerangka kebijakan dan risiko ekonomi yang belum tertata.
Ketika pasar belum percaya, narasi kedaulatan energi kehilangan daya pengaruhnya. Padahal, dalam logika soft power, kepercayaan adalah modal utama, baik di tingkat investor, masyarakat, maupun antarnegara.
Di tingkat kawasan, ASEAN sebenarnya telah mencoba membangun kerangka kerja sama energi melalui ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) yang kini memasuki fase II hingga 2025.
Namun seperti kebanyakan kebijakan regional, rangka aksi ini masih berhenti di tataran retorika saja, seperti pelatihan dan seminar.
Efektivitasnya terbentur pada masalah klasik, perbedaan kepentingan nasional, tumpang tindih kebijakan, dan lemahnya pendanaan kolektif.
Padahal, jika ASEAN ingin relevan di abad energi baru ini, ia perlu menjadikan kerja sama energi sebagai simbol soft power regional dan bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bentuk solidaritas yang meneguhkan identitas bersama.