Oleh:Wahyudi. PIDATO kenegaraan
Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus bulan lalu menempatkan kesehatan,
pendidikan, ketahanan pangan, dan subsidi energi sebagai prioritas utama. Dua
program besar, Makan Bergizi Gratis (
MBG) senilai kurang lebih Rp 335 triliun dan
Sekolah Rakyat sekitar Rp 25 triliun, dielu-elukan sebagai bukti komitmen negara pada rakyat.
Baca Juga: Ratusan Guru Honorer Non-Database BKN Temui Gubernur Gorontalo, Aspirasi Disambut Serius Antusiasme itu wajar, tapi anggaran jumbo bukan jaminan. Ia bisa menjadi berkah, bisa pula menjadi beban fiskal yang menghantui. Seperti diingatkan Wekke (2024), pembangunan tak boleh berhenti di proyek politik jangka pendek, melainkan harus melahirkan sistem sosial yang berkelanjutan.Membiarkan APBN menanggung semua kebutuhan gizi dan
pendidikan dengan anggaran super jumbo jelas berisiko. Di sisi lain, ada lebih dari 7 juta anak muda Indonesia masih menganggur (BPS, 2025).Mestinya, energi muda ini bisa diarahkan ke ranah sociopreneur yang sedang berkembang di kalangan generasi Y dan Z. Henton et al. (1997) menyebutnya sebagai civic entrepreneur, pelaku usaha yang menggabungkan logika bisnis dengan tanggung jawab sosial.Dari sini lahir gagasan Civic Foodpreneur.
UMKM kuliner tidak lagi berdiri sendiri sebagai unit bisnis semata, tetapi ikut menopang
MBG lewat produk mereka, sementara sebagian laba dialirkan ke sekolah sekitar, khususnya di sekolah swasta dengan kategori terbelakang yang sejalan dengan tujuan dari
Sekolah Rakyat.Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik (good citizen). Thornton (2004) menyebut ini sebagai civic responsibility, yakni kesadaran warga negara untuk memikul urusan publik, bukan sekadar jadi penonton.