Oleh:Ali Khomsan. MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (
BGN) menyampaikan permohonan maaf, atas masih terjadinya kasus
keracunan Makan Bergizi Gratis (
MBG) di banyak daerah.Dalam beberapa waktu terakhir, kasus
keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari Garut, Jawa Barat, di mana 569 siswa mengalami gejala muntah, mual, dan diare usai menyantap menu
MBG. Selain di Garut, 230 siswa juga mengalami gejala
keracunan usai menyantap menu
MBG di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Tinjau SPPG Polres Semarang, Kapolri Tegaskan Pentingnya Uji Klinis dan Higienitas Makanan untuk Siswa Sementara itu, anggota
DPR menyorot
BGN yang yang terlalu mengejar kuantitas pembangunan dapur demi serapan anggaran, ketimbang memastikan standar mutu.Keracunan
MBG terjadi karena kurangnya kontrol kualitas dalam penyiapan makanan. Mengapa? Setiap hari
SPPG harus menyediakan 3000 porsi
MBG, jumlah yang sangat banyak. Dan dengan keragaman pengetahuan serta ketrampilan penjamah makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
SPPG) di seluruh Indonesia, maka
keracunan makanan akhirnya terjadi di beberapa daerah.Proses pemasakan yang tidak sempurna atau kurang matang memudahkan terjadinya
keracunan. Selain itu aspek sanitasi/higiene serta penyediaan bahan baku mungkin menjadi entry point terjadinya masalah ketidakamanan
MBG.Pemerintah menyediakan dana Program Makan Bergizi Gratis (
MBG) sebesar Rp 335 triliun pada 2026. Anggaran difokuskan untuk intervensi gizi hingga digitalisasi operasional
SPPG.Anggaran besar juga karena penerima manfaatnya mencapai 82,9 juta orang. Dana untuk intervensi
MBG kurang lebih Rp 1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp25 triliun per bulan. Mengejar target atau sasaran sebanyak itu di wilayah Indonesia dengan geografi yang beragam dan kemampuan SDM penyedia
MBG yang bervariasi tentu bukan hal yang mudah.