Oleh: Mora Siregar.DALAM sistem
demokrasi,
pejabat publik sejatinya adalah pelayan rakyat. Mereka digaji dari uang negara, dipilih atau diangkat untuk menjalankan amanah, dan wajib mempertanggungjawabkan tindakan serta kebijakan yang mereka ambil. Sayangnya, tidak semua
pejabat memahami esensi dari peran tersebut. Salah satu contohnya terlihat dari maraknya sikap
pejabat yang enggan memberi tanggapan saat dimintai keterangan oleh wartawan.
Baca Juga: Eks Ketua MA Nepal Dilantik Jadi Perdana Menteri Sementara, Perempuan Pertama Pimpin Negara Usai Kerusuhan Fenomena "
diam seribu bahasa" ini menjadi ironi ketika publik justru sangat membutuhkan kejelasan dan
transparansi. Dalam banyak kasus baik dugaan
korupsi, kebijakan yang merugikan rakyat, atau proyek bermasalah wartawan kerap kali hanya disambut dengan pintu tertutup, atau pernyataan singkat yang tidak menjawab inti persoalan.
Pentingnya Media Sebagai Jembatan InformasiWartawan bukan sekadar pemburu berita sensasional. Mereka adalah perpanjangan tangan masyarakat. Ketika mereka bertanya, itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menyuarakan keresahan publik. Maka, ketika seorang
pejabat menolak diwawancarai, tak merespon kala dikonfirmasi, atau memilih menghindar, itu bukan hanya menutup diri dari media, tetapi juga menutup diri dari rakyat.Tak terkecuali satu pengalaman penulis saat meminta konfirmasi kepada
pejabat pejabat Pemda Tapsel terkait masalah teknis. Padahal termasuk masalah sederhana yang ditanyakan, namun begitulah,
diam seribu bahasa.Dengan fungsi yang strategis sebagai mitra kerja Pemko, sebelumnya Walikota Medan sudah menginstruksikan bawahannya untuk membuka diri dan memberikan informasi seluasnya yang dibutuhkan oleh kalangan pers.