Oleh: Krisna
Salah satu persoalan klasik dalam tata kelola negara adalah minimnya transparansi anggaran. Dari level terbawah seperti RT dan RW hingga Presiden, masyarakat jarang benar-benar tahu berapa gaji yang mereka terima, bagaimana dana publik digunakan, atau sejauh mana proyek pembangunan dijalankan.
Akibatnya, potensi praktik korupsi, markup anggaran, dan penyalahgunaan wewenang kerap terjadi. Proyek yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru sering menjadi ladang keuntungan oknum tertentu.
Solusi untuk masalah ini sebenarnya sederhana: transparansi berbasis digital. Seluruh data gaji aparatur negara, termasuk pegawai honorer, harus bisa diakses publik. Demikian pula dengan setiap proyek pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, realisasi, hingga rincian biaya seperti material, upah buruh, dan pengeluaran lainnya.
Jika seluruh informasi tersebut tersedia dalam sistem digital yang mudah diakses masyarakat, pengawasan publik akan berjalan dengan sendirinya. Rakyat bisa melihat dengan jelas ke mana uang mereka digunakan, dan pemerintah pun akan lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran.
Transparansi bukan hanya soal keterbukaan, tapi juga fondasi untuk membangun kepercayaan rakyat kepada negara. Karena itu, penerapan sistem digital yang terbuka dan akuntabel sudah bukan pilihan lagi, melainkan keharusan.*
*) Penulis adalah wartawan bitvonline.com.