Oleh: Dar Edi Yoga
OPINI Hudono, Ketua PWI Yogyakarta, berjudul "Mengapa Memilih Hendry Ch Bangun?" mencoba menggambarkan Hendry Ch Bangun (HCB) sebagai korban fitnah dan persekongkolan politik internal. Sekilas narasi itu meyakinkan, namun jika diteliti lebih dalam, justru menyingkap kelemahan mendasar dalam kepemimpinan HCB.
1. Persoalan Dana UKW
Hudono menekankan adanya audit independen dan SP2Lid dari kepolisian. Tetapi ia menutup mata bahwa SP2Lid bukan akhir segalanya. Kasus itu masih bisa dibuka kembali melalui gelar perkara khusus.
Lebih dari itu, inti persoalan bukan sekadar ada atau tidaknya unsur pidana, melainkan integritas dan transparansi. Dana dari Forum Humas BUMN (FH BUMN) adalah uang publik, sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Audit independen yang disebut-sebut seharusnya dipublikasikan agar semua pihak bisa menilai secara objektif. Jika hasil audit justru dinyatakan tidak boleh dibuka untuk umum, itu menimbulkan tanda tanya besar: apa yang sebenarnya disembunyikan? Transparansi tanpa akses publik hanyalah jargon kosong.
Lebih memprihatinkan lagi, HCB masih menggugat FH BUMN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara wanprestasi, menuntut pelunasan sisa dana. Fakta ini memperlihatkan bahwa polemik dana belum selesai dan justru mempertebal krisis kepercayaan.
Ketika organisasi pers terbesar di Indonesia saja dirundung masalah seperti ini, kepercayaan publik otomatis runtuh.
2. Legitimasi Hukum yang Runtuh
Hudono menjadikan SK Kemenkumham sebagai bukti sah kepemimpinan Hendry. Namun, fakta terbaru justru sebaliknya. Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sudah memblokir dokumen AHU PWI Pusat karena adanya dualisme kepengurusan.
Pemblokiran itu berarti legalitas HCB tidak bisa dijadikan alasan tunggal untuk mengklaim kepemimpinan. Apalah artinya SK jika di lapangan sebagian besar provinsi justru menolak mengakui? Legalitas administratif tanpa legitimasi anggota hanyalah simbol kosong.