Oleh:Nurul Fatta
POLITIK dan uang seperti dua entitas yang tak terpisahkan. Meski ini salah secara moral, tapi realitas yang tercermin di masyarakat berkata lain. Misalnya seperti yang saya temukan dalam obrolan dengan salah seorang warga.
"Mau pilih siapa ini, Bu?"
"Saya mau pilih calon bupati yang paling banyak isi amplopnya lah, Mas."
"Di sini, biasanya berapa, Bu?"
"Tahun lalu saja satu juta, Mas. Sekarang harusnya lebih kan."
Wawancara itu saya lakukan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 lalu, di suatu daerah yang tak ingin saya sebutkan nama daerahnya.
Awalnya saya memang tidak percaya dengan apa yang disampaikan ibu pedagang sayur itu. Tapi setelah sekian kali saya menanyakan hal yang serupa kepada masyarakat setempat selama empat bulan di sana, ternyata jawabannya sama.
Cerita itu barangkali merupakan cerminan dari sebagian masyarakat yang menganggap politik uang (vote buying) itu wajar. Jangankan satu juta, di daerah lain dua puluh ribu saja diambil. Sehingga kebiasaan ini menjadi salah satu faktor yang menekan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah.
Biaya Politik Kian Mencekik
Makanya muncul belakangan wacana pilkada (gubernur/bupati/walikota) yang akan dipilih oleh DPRD atau pemerintah pusat, bukan lagi dipilih rakyat.
Munculnya wacana itu diawali oleh Presiden Prabowo Subianto di acara Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar, dan belakang kembali mencuat setelah Muhaimin Iskandar berpidato mengusulkan pilkada dipilih langsung oleh pusat atau DPRD, saat peringatan Hari Lahir (Harlah) ke- 27 PKB, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo (23/7/2025).