Oleh:Nursanjaya Abdullah
Kabar bahwa empat pulau, yaitu Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Tokong Malelo, dikembalikan kepada Aceh patut disyukuri. Tapi euforia ini tidak boleh membutakan mata kita dari kemungkinan bahwa sesungguhnya permainan baru justru sedang dimulai.
Alih-pindah wilayah, kemudian dikembalikan seolah-olah karena "kesadaran konstitusional", sejatinya bisa dibaca sebagai manuver taktis kekuasaan, bukan bentuk ketulusan. Proses ini mengandung banyak pesan simbolik sekaligus ancaman terselubung terhadap kedaulatan administratif dan politik Aceh sebagai daerah yang memiliki status istimewa.
Pertama-tama, kita patut bertanya: mengapa pulau itu diambil diam-diam, dan mengapa dikembalikan begitu cepat setelah protes publik?
Jawabannya mungkin tidak ada dalam dokumen resmi, tapi terlihat jelas dalam pola. Ini bisa jadi adalah pengujian kekuatan sipil dan politik Aceh. Pemerintah pusat sedang menakar:
1. Seberapa besar daya reaksi publik?
2. Siapa saja aktor sipil yang bersuara?
3. Apakah Aceh masih cukup solid mempertahankan wilayahnya?
Jika tanggapan kita lemah, mereka bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Jika tanggapan kita kuat, mereka mundur sejenak, menyusun ulang strategi.
Empat pulau ini bukan hanya titik di peta. Ia adalah simbol identitas, marwah kedaerahan, sekaligus penjaga sumber daya alam laut yang kaya. Pengalihan administratif seperti ini seringkali menjadi pintu masuk:
1. untuk penguasaan laut dan potensi migas oleh korporasi tertentu,
2. untuk melemahkan kontrol masyarakat lokal terhadap wilayah hidupnya,