Oleh: Partaonan Harahap, ST.MT
SEKOLAH lima hari telah menjadi isu hangat di Sumatera Utara (Sumut) sejak pemerintah provinsi mengumumkan rencana penerapannya mulai tahun ajaran 2025/2026.
Kebijakan yang diklaim sebagai bagian dari visi Gubernur Sumut ini, menimbulkan perdebatan luas di kalangan pendidik, pemerhati pendidikan, dan masyarakat umum.
Di tengah upaya mewujudkan efisiensi waktu belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan, muncul pertanyaan besar: apakah kebijakan ini benar-benar siap untuk diterapkan secara menyeluruh? Ataukah ia hanya simbol gagah dari sebuah visi politik yang belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pendidikan di Sumut?
Pemerintah daerah menyatakan bahwa, penerapan sistem lima hari sekolah akan didukung oleh kajian teknis dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Namun, sejauh ini, pernyataan tersebut belum dibarengi dengan pemaparan rinci tentang kesiapan infrastruktur, strategi pelaksanaan di berbagai tipe sekolah, atau metode pengawasan dan evaluasi yang akan diterapkan.
Banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut terlalu tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan realitas lapangan yang kompleks dan sangat bervariasi. Realitas di banyak sekolah di Sumut, terutama di daerah pinggiran dan pedalaman, menunjukkan kesenjangan fasilitas yang mencolok.
Sekolah-sekolah ini masih bergumul dengan keterbatasan guru, sarana belajar yang minim, serta akses yang sulit. Di daerah-daerah tersebut, menambah jam belajar bukan hanya soal administrasi waktu, tetapi menyangkut beban tambahan bagi siswa dan guru yang mungkin sudah harus menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sekolah.
Apakah mereka bisa bertahan di sekolah hingga sore hari dengan kondisi seperti itu? Apakah pemerintah sudah memetakan tantangan tersebut secara menyeluruh?
Kebijakan yang Tidak Menyentuh Akar Masalah
Kebijakan ini mungkin dilandasi oleh niat baik. Tetapi perlu diingat bahwa visi politik tidak boleh mengabaikan realitas pendidikan. Banyak sekolah di Sumut yang masih berkutat pada masalah dasar, seperti kekurangan guru dan kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Di tengah beerbagai masalah itu, maka saat ini yang perlu adalah kebijakan yang realistis dan kontekstual. Bukan sekadar normatif dan seragam di atas kertas.
Di sisi lain, para guru mengungkapkan kegelisahan yang sama. Hingga kini, belum ada pelatihan teknis yang diberikan untuk mendukung perubahan sistem tersebut.