JAKARTA -Helena Lim, pengusaha kaya raya asal Pantai Indah Kapuk (PIK) yang dikenal dengan julukan “Crazy Rich”, hari ini menghadapi dakwaan serius di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Dalam sidang yang digelar pada Rabu pagi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan bahwa Helena diduga telah merugikan negara hingga Rp300 triliun terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2015-2022.
Dalam keterangannya di ruang sidang, JPU menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam rangka perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Timah Tbk. Angka ini mencerminkan skala besar dari praktik korupsi yang melibatkan Helena Lim.
Peran Helena Lim dalam Kasus Korupsi
Helena Lim, selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange (PT QSE), dituduh memberikan fasilitas kepada Harvey Moeis dari PT Refined Bangka Tin. Helena diduga menggunakan perusahaan money changer miliknya untuk menampung uang pengamanan yang seolah-olah merupakan dana corporate social responsibility (CSR). Uang tersebut berasal dari hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk dan seharusnya bukan dana CSR.
“Dari investigasi kami, Helena Lim memberikan sarana kepada Harvey Moeis untuk menampung uang pengamanan sebesar USD 500 sampai dengan USD 750 per ton. Uang tersebut seolah-olah merupakan CSR dari beberapa perusahaan seperti CV Venus Inti Perkasa dan lainnya, padahal sebenarnya berasal dari hasil penambangan ilegal,” ungkap JPU.
Selain itu, Helena Lim juga dituduh mendapatkan keuntungan sebesar Rp 900 juta dari penukaran valuta asing di PT QSE. Keuntungan ini diperoleh melalui transaksi yang melibatkan penukaran uang dalam jumlah besar dari Harvey Moeis dan rekan-rekannya. “Dengan penukaran uang sebesar USD 30 juta di PT QSE, Helena memperoleh keuntungan kurang lebih Rp 900 juta,” kata JPU.
Dakwan Pencucian Uang dan Penyembunyian Transaksi
Helena juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa menyebutkan bahwa Helena menyamarkan transaksi uang pengamanan seolah-olah sebagai dana CSR, dengan tujuan untuk menghindari pengawasan. “Terdakwa Helena menggunakan beberapa rekening dan money changer untuk menyamarkan transaksi uang pengamanan sebagai CSR. Transaksi ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dilaporkan ke Bank Indonesia serta PPATK,” jelas JPU.
Transaksi yang dilakukan Helena juga melibatkan penulisan tujuan transaksi yang disamarkan sebagai setoran modal usaha atau pembayaran hutang piutang, padahal tidak ada hubungan yang sah antara Helena, PT QSE, dan Harvey Moeis. Jaksa juga menuduh Helena sengaja menghilangkan atau memusnahkan bukti transaksi keuangan yang terkait.
Penyitaan Harta Benda
Dalam proses penyidikan, pihak berwajib telah menyita sejumlah harta benda milik Helena yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Barang-barang yang disita termasuk mobil dan tas mewah, yang dianggap sebagai hasil dari tindak pidana tersebut.
Tindak Pidana yang Dikenakan
Helena Lim didakwa melanggar beberapa pasal, termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 3 serta Pasal 4 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Pasal 56 ke-1 KUHP. Dakwaan ini mencerminkan kompleksitas kasus dan potensi hukuman berat yang dihadapi Helena Lim.
Sidang ini menjadi perhatian publik yang luas, mengingat besarnya nilai kerugian yang diakibatkan dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam serta keuangan negara. Kasus ini juga menyoroti tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan pencucian uang di sektor tambang.
Pihak pengadilan dan JPU diharapkan dapat mengungkap lebih dalam mengenai skandal ini untuk memastikan keadilan dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan dari tindakan Helena Lim.
(N/014)