Medan – Seorang pejabat eselon II di Pemko Medan, berinisial (I).diduga terlibat dalam skandal pernikahan siri dengan ASN wanita berinisial(M), yang berpangkat eselon IV. Pernikahan tersebut terjadi sekitar tahun 2020, ketika keduanya masih berstatus menikah secara sah dengan pasangan masing-masing. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas dan moralitas di kalangan aparatur negara.
(I )diketahui masih memiliki istri sah dan tiga anak saat menjalin hubungan dengan (M). yang kala itu juga masih berstatus istri orang dengan dua anak.
Hubungan gelap tersebut akhirnya menghancurkan rumah tangga (M )dengan suaminya,( j)Skandal ini menunjukkan ketidak profesionalan dan pelanggaran etika berat bagi pejabat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
Sejak Akhir September 2024, tim investigasi BITV berulang kali mencoba mengonfirmasi dugaan ini melalui pesan WhatsApp kepada [I dan M. ]Pesan dikirimkan ke nomor 08216303**** milik I dan 08136145**** milik M. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, tidak ada jawaban dari kedua belah pihak. Sikap bungkam ini semakin memperkuat kesan bahwa ada upaya menutupi pelanggaran etika dan moral yang mereka lakukan.
Dari informasi yang diperoleh sumber anonim, kedua pejabat ini kerap bertemu di tempat umum dan acara keluarga, meskipun berusaha keras menyembunyikan hubungan mereka. Fakta bahwa mereka pernah bertugas di dinas yang sama semakin memudahkan untuk menyamarkan kedekatan tersebut.
Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal di lingkup Pemko Medan, di mana perilaku tak pantas pejabat terabaikan, dan etika ASN diabaikan begitu saja.
Kasus ini menunjukkan bagaimana pejabat publik yang seharusnya menjaga martabat dan integritas, justru terlibat dalam tindakan tidak bermoral yang merusak institusi dan kepercayaan masyarakat.
Pemko Medan perlu segera mengambil langkah tegas untuk mengklarifikasi kasus ini dan memberikan sanksi yang sesuai, jika terbukti ada pelanggaran serius.
Sampai saat ini, BITV masih terus menunggu tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait. Namun, tanpa tindakan tegas, kasus ini berisiko memperburuk citra ASN di mata publik.
(Tim red)