MEDAN – Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 mendapat perhatian dari tokoh masyarakat dan pengamat sepak bola Sumatera Utara, Amiruddin.
Ia menilai persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi profesionalisme penyelenggaraan turnamen internasional, bukan berkembang menjadi saling tuding antarpihak.
Baca Juga: KSP Dudung: Prabowo Ingin Program MBG Bebas Korupsi dan Penyimpangan Menurut Amiruddin, narasi yang menyebut Pemerintah Kota Medan dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tidak berkomitmen mendukung penyelenggaraan turnamen perlu disikapi secara objektif dan berdasarkan fakta administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Publik diarahkan untuk percaya bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan, padahal hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar resmi yang menyatakan hal tersebut," kata Amiruddin, Rabu, 3 Juni 2026.
Mantan Ketua DPRD Medan periode 2009-2014 itu mempertanyakan dasar hukum maupun administrasi yang menjadi landasan apabila pembiayaan hotel peserta memang dianggap sebagai kewajiban pemerintah daerah.
Menurut dia, tudingan mengenai ketidakpatuhan terhadap komitmen tidak dapat dibenarkan apabila komitmen tersebut tidak pernah dituangkan dalam kesepakatan resmi yang dapat diketahui publik.
"Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi yang menyebutkan hal itu," ujarnya.
Amiruddin juga menyoroti munculnya anggapan bahwa pihak penyelenggara harus mengambil alih pembiayaan karena pemerintah daerah tidak memberikan dukungan sebagaimana yang diharapkan.
Menurutnya, fokus utama yang perlu dievaluasi justru menyangkut aspek perencanaan dan penganggaran kegiatan sejak awal.
"Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah aspek tersebut seharusnya menjadi salah satu komponen pertama yang dipastikan oleh penyelenggara?" katanya.
Ia menilai persoalan yang muncul menjelang atau saat turnamen berlangsung menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan, mitigasi risiko, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.