JAKARTA - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi sorotan publik setelah keluhan seorang warga terkait pungutan Rp 1,9 juta untuk kegiatan komunitas bermain viral di media sosial. Warga tersebut menyampaikan keluhannya melalui akun X dengan menyematkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mempertanyakan fungsi ruang publik jika tetap dikenai tarif.
"Kegiatan komunitas bermain GRATIS dan semua orang boleh main. Aktivitas cuman permainan tradisional. Tapi dipalakin sampe 1,9 jt/kegiatan? Terus buat apa bayar pajak?" tulis akun tersebut.
Unggahan itu memicu respons luas dari warganet hingga akhirnya pihak pengelola kawasan GBK memberikan klarifikasi. Melalui Kepala Divisi Humas, Hukum, dan Administrasi PPKGBK, Asep Triyadi, disampaikan bahwa tarif hanya dikenakan untuk kegiatan bersifat komersial atau penggunaan ruang yang eksklusif.
"Kegiatan komunitas bermain maupun komunitas lain yang nonkomersial tidak dikenakan tarif," tegas Asep dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7).
Pihak GBK menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan akibat miskomunikasi, dan mereka telah berdialog langsung dengan komunitas yang bersangkutan. Hasil pertemuan itu mengonfirmasi bahwa komunitas bermain termasuk kategori nonkomersial dan tidak akan dikenai pungutan.
GBK juga menegaskan komitmen mereka untuk terus menjalin komunikasi terbuka dengan komunitas, serta menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama di ruang terbuka publik.
"Dengan semangat kolaborasi, ke depannya, komunitas bermain dan GBK akan terus menjalin komunikasi yang baik demi menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan tertib," tutup pernyataan resmi GBK melalui akun Instagram @love_gbk.
Masyarakat pun diimbau untuk menyampaikan masukan secara langsung melalui email resmi info@gbk.id atau kanal media sosial @love_gbk jika menemui kendala dalam penggunaan fasilitas publik GBK.*