MEDAN — Penunjukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai Dewan Kehormatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam Kongres Biasa PSSI 2025 menuai kritik tajam.
Salah satu suara kritis datang dari Shohibul Anshor Siregar, pengamat politik dan masyarakat sipil, yang menyebut penunjukan ini sebagai bentuk pelembagaan hubungan tak sehat antara kekuasaan dan olahraga nasional.
"Presiden tidak semestinya terlibat dalam struktur pengurus olahraga mana pun, apalagi pada saat menjabat. Ini bukan soal legalitas, tapi soal etika kenegaraan. Langkah ini memperlihatkan simbolisme yang keliru dan berpotensi memperburuk tata kelola sepak bola nasional," ujar Siregar saat diwawancarai, Kamis (5/6).
Ia menilai bahwa penunjukan kepala negara ke dalam struktur PSSI bukan solusi atas problem mendasar yang sudah menahun dalam tubuh sepak bola Indonesia.
Sebaliknya, ini justru menjadi "penguatan citra bahwa sepak bola adalah alat politik, bukan ruang prestasi."
Indonesia Pernah Jaya, Kini Tertinggal Jauh
Siregar mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam prestasi sepak bola.
Timnas Indonesia pernah menahan imbang Uni Soviet 0-0 dalam perempat final Olimpiade Melbourne 1956, serta meraih medali perunggu di Asian Games 1958.
"Kita pernah menorehkan prestasi membanggakan saat sepak bola dikelola secara jujur dan berorientasi pada pembinaan," katanya.
Namun, sejak dekade 1990-an, prestasi Indonesia menurun drastis. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kini tertinggal dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Vietnam berhasil mencapai babak 8 besar Piala Asia U-23 tahun 2024, sedangkan Thailand pernah dua kali tampil di Piala Dunia U-17, yakni tahun 1997 dan 1999.
"Saat negara lain fokus pada pengembangan akar rumput dan profesionalisasi liga, kita malah sibuk menjadikan PSSI ajang perpanjangan tangan politik. Ini ironi besar," tegas Siregar.