ASAHAN – Sangat disayangkan Kepala Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Asahan Kabupaten Asahan Sumatera Utara diduga melanggar UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No.113 Tahun 2014.
Pasalnya menurut pantauan awak media Bhayangkara.co kantor Desa tersebut hingga hingga kini belum terpasang papan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).selasa 8/8/2023.
Pemerintah Desa juga harus transparan diantaranya dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan desa. Regulasi telah mengatur setiap pekerjaan fisik yang dibiayai Negara, wajib memasang papan informasi kegiatan.
Sebagai bentuk implementasi dari aturan-aturan tersebut salah satunya dapat melalui papan informasi kegiatan Desa, papan informasi setidaknya wajib memuat uraian.
Antara lain seperti volume, lokasi, sumber dana dan total anggaran termasuk item-item didalamnya seperti Pajak, Upah Pekerja, Honor TPK, dan sebagainya (sesuai yang tertera dalam Rab / Rencana Anggaran Biaya Kegiatan).
Terkait tidak adanya plank APBDES terpasang, awak media Bhayangkara.co mengkonfirmasi kepada Kepala Desa Bagan Asahan melalui via phone mengatakan,“ Saya masih sakit bang baleho itu masih di tempah dan mau di musyawarah kan lagi”.ucap kades.
Disisi lain, salah satu masyarakat yang tidak mau disebut namanya merasa aneh, sudah lebih setengah tahun berjalan, kantor desa tidak memasang papan APBDES ada apa??
“Sudah lebih setengah tahun dimulai dari bulan satu 2023 hingga sekarang kok tidak ada ya papan pengumuman APBDES terpasang?? Ada apa ya?”. Tanya masyarakat.
“Apakah ada unsur kesengajaan kades tidak memasang papan APBDES agar masyarakat tidak mengetahui anggaran nya kemana saja?”. Tutup masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemasangan baliho ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui segala pengalokasian, penggunaan hingga rincian anggaran kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa secara jujur dan transparan. Sehingga masyarakat bisa ikut memantau dan mengawasi secara langsung
(Ady.W)