JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intensif mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden pada tahun 2020, periode penanganan Pandemi Covid-19. Dalam rangka penyelidikan ini, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek. Penggeledahan yang berlangsung pada Jumat pagi ini berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya hanya menemukan dan menyita dokumen dalam penggeledahan. “Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek, info dari penyidik didapatkan dokumen. Penyitaannya didapatkan dokumen. Belum ada barang bukti elektronik yang disita,” jelas Tessa. Ia menambahkan bahwa proses penggeledahan masih terus berlangsung, dan pihaknya akan memberikan informasi terbaru setelah kegiatan selesai.
Tessa juga menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi ini melibatkan jumlah paket bansos yang cukup signifikan. “Kita berbicara tentang bansos presiden yang diduga dikorupsi sebanyak enam juta paket. Terdiri dari tahap tiga, lima, dan enam. Per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, sekitar enam juta paket bansos,” ujar Tessa kepada wartawan pada 4 Juli 2024 lalu.
Korupsi pengadaan bansos ini mengemuka sebagai isu besar karena melibatkan distribusi bantuan yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi. Pengadaan bansos pada masa itu merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama masa-masa sulit tersebut.
Dengan adanya penggeledahan ini, KPK berharap dapat menemukan bukti-bukti tambahan yang dapat mengungkap lebih jauh skandal korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Meski demikian, Tessa belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi dokumen yang disita atau pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini.
Kepala KPK, Firli Bahuri, juga memastikan bahwa pihaknya akan terus bekerja secara transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus ini. “Kami berkomitmen untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas dan memastikan bahwa semua pelaku hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Firli dalam sebuah kesempatan terpisah.
Kegiatan penggeledahan dan penyidikan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan publik. Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.
(N/014)