SEMARANG –PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang telah melaksanakan eksekusi terhadap tujuh rumah dinas di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Eksekusi ini dilakukan setelah para penghuni rumah tersebut menolak untuk mengosongkan tempat tinggal yang telah mereka huni tanpa izin dari PT KAI. Ketegangan sempat terjadi saat eksekusi berlangsung, dengan penghuni rumah yang menolak untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.
Konflik dan Penegakan Hukum
Menurut pantauan kumparan, eksekusi yang dilaksanakan pada Selasa (30/7) pagi diwarnai dengan ketegangan antara pihak PT KAI dan penghuni rumah. Penghuni, yang telah tinggal di rumah tersebut selama puluhan tahun, menolak untuk mengosongkan rumah meskipun PT KAI telah memberikan surat peringatan berkali-kali.
Manajer Humas Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa aset yang dieksekusi merupakan milik sah PT KAI dan tercatat dalam aktiva perusahaan dengan Sertifikat Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan. “Aset ini dulunya ditempati oleh para pensiunan pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dengan status sewa. Setelah para pensiunan tersebut meninggal, rumah tersebut terus ditempati oleh anak, cucu, menantu, atau kerabat tanpa perikatan kontrak dengan KAI,” ungkap Franoto.
Upaya Persuasif yang Gagal
Franoto menambahkan bahwa PT KAI telah melakukan berbagai upaya persuasif untuk mendorong penghuni agar mau membayar sewa dan membuat kontrak dengan perusahaan. “Kami sudah mengirimkan tiga surat peringatan, yaitu pada 8 Juli, 15 Juli, dan 22 Juli. Kami telah berusaha melakukan pendekatan persuasif agar mereka mau mengontrak, tapi mereka tetap bersikukuh bahwa rumah tersebut adalah milik mereka,” jelasnya.
Kendati sudah ada upaya-upaya persuasif dan peringatan resmi, penghuni rumah tetap tidak mau meninggalkan tempat tinggal mereka. Hal ini memaksa PT KAI untuk melakukan eksekusi paksa agar aset mereka bisa kembali dikelola dengan benar.
Rencana Penertiban Lanjutan
Franoto menjelaskan bahwa penertiban ini adalah bagian dari upaya PT KAI untuk menyelesaikan masalah aset yang masih dihuni tanpa izin. “Di kawasan ini, terdapat puluhan aset PT KAI yang masih ditempati oleh sejumlah orang. Kami akan melakukan penertiban secara bertahap. Dari total 60 rumah perusahaan di area ini, saat ini ada 22 rumah yang masih dihuni. Setelah eksekusi tujuh rumah ini, tersisa 15 rumah yang akan kami tertibkan,” imbuhnya.
Sebagai langkah pencegahan, PT KAI akan memagar dan memasang plang di lokasi rumah dinas yang telah dikosongkan. “Kami juga akan menjaga barang-barang penghuni dengan truk dan menyimpannya di gudang. Penghuni diberi waktu dua hari untuk mengambil barang-barangnya. Jika mereka beritikad baik, kami akan mempertimbangkan hal itu, tapi karena mereka tidak beritikad baik, kami terpaksa melakukan upaya paksa,” kata Franoto.
Kesimpulan
Eksekusi rumah dinas oleh PT KAI di Semarang menunjukkan tantangan dalam penegakan hak kepemilikan aset perusahaan. Meskipun telah berusaha melalui pendekatan persuasif, penertiban yang dilakukan dengan cara paksa merupakan langkah terakhir untuk memastikan bahwa aset perusahaan dapat dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ke depannya, PT KAI berencana melanjutkan penertiban secara bertahap untuk menyelesaikan masalah terkait aset yang masih dihuni tanpa izin.
(N/014)