JAKARTA — Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membantah adanya hubungan antara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 dengan program pengembangan biodiesel B50 yang digencarkan pemerintah.
Ia menegaskan, data jutaan hektare lahan hutan terdegradasi yang pernah disampaikannya merujuk pada kerusakan akibat kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak," jawab Hashim, Kamis (22/10), ketika ditanya terkait korelasi antara karhutla tahun 2026 dengan program kedaulatan energi pemerintah.
Baca Juga: Hashim Sebut Ada Pihak Asing Tak Suka Indonesia Swasembada Energi Pernyataan Hashim ini muncul setelah ucapannya dalam Investor Daily Summit 2026 pada Rabu, 7 Oktober, menjadi sorotan publik.
Saat itu, ia menyebut terdapat sekitar 12,7 juta hektare hutan terdegradasi di Indonesia yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku biofuel atau bahan bakar nabati.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk mendukung program energi berbasis tanaman, termasuk sawit.
Hashim menjelaskan, data mengenai 12,7 juta hektare lahan terdegradasi itu diperolehnya dari Kementerian Kehutanan pada 2024.
Ia mengaku pernah menyampaikan informasi tersebut ketika menghadiri konferensi iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, sebagai utusan khusus presiden.
"Itu data tahun 2024 yang saya dapat dari Kementerian Kehutanan yang waktu itu saya hadir di COP29 di Baku, Azerbaijan sebagai utusan khusus, saya sampaikan bahwa ada di Indonesia 12,7 juta hektar yang rusak akibat kebakaran tahun-tahun sebelumnya." jelasnya.
Menurut Hashim, lahan tersebut merupakan lahan milik pemerintah yang telah mengalami kerusakan dan berubah menjadi semak belukar.
Ia menyatakan lahan yang dimaksud sudah tidak ditumbuhi pepohonan seperti hutan pada umumnya.
Pemerintah, kata dia, mempertimbangkan pemanfaatan sebagian lahan terdegradasi untuk mendukung program kedaulatan energi.