JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Prabowo menyebut ada perusahaan pemegang konsesi yang diduga berulang kali melanggar aturan, bahkan hingga 19 kali.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Prabowo mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk menangani karhutla, termasuk personel TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Namun, ia menyayangkan adanya negara yang dinilai mengolok-olok Indonesia terkait persoalan kebakaran hutan, sementara perusahaan dari negara tersebut diduga turut bertanggung jawab atas kejadian di dalam negeri.
Baca Juga: IHSG Ditutup Menguat 1,12 Persen ke Level 5.387, Sektor Energi Catat Kenaikan Tertinggi "Kita bertanggung jawab, tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya, ya kan, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini. Nanti pada saatnya kita umumkanlah nama-nama itu," kata Prabowo.
Prabowo juga menyoroti perusahaan pemegang konsesi yang disebut telah melakukan pelanggaran berulang kali. Menurutnya, pelanggaran yang terus terjadi perlu ditangani secara tegas agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat.
"Kebakaran hutan ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi sudah belasan tahun, ada yang melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya kalau sudah dua kali melanggar cabut aja," ujarnya.
Presiden mengaku terkejut setelah memperoleh informasi mengenai perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hingga 19 kali. Ia meminta informasi tersebut diperiksa kembali untuk memastikan kebenarannya.
"Saya juga kaget kok perusahaan ini sudah tiga kali, yang paling parah, ini dicek lagi apa benar 19 kali. Ini dablek kali, saya nggak ragu-ragu, siapa pun yang melanggar cabut aja," kata Prabowo.
Selain menyoroti dugaan pelanggaran perusahaan, Prabowo menekankan bahwa karhutla berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, warga, termasuk anak-anak, menjadi kelompok yang terdampak ketika asap kebakaran mencemari lingkungan.
Prabowo mengapresiasi kerja aparat dan pemerintah daerah yang telah dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta upaya penanganan serta penegakan hukum terus dilakukan agar pihak yang terbukti melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa Polri sedang menyelidiki 98 laporan perkara korporasi terkait karhutla yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam proses tersebut, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan pihak asing dan masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Pemerintah juga telah mengambil langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang berkaitan dengan karhutla. Kementerian Kehutanan pada 19 Oktober 2026 mengumumkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan dengan total luas areal terbakar mencapai 12.926,74 hektare.