JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kondisi hak asasi manusia (HAM) selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. KontraS menilai masih terjadi pelanggaran kebebasan sipil, kekerasan yang melibatkan aparat, serta belum tuntasnya sejumlah kasus pelanggaran HAM berat.
Wakil Koordinator KontraS Jane Rosalina mengatakan, situasi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan HAM dan reformasi sektor keamanan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perlindungan terhadap warga negara, termasuk mereka yang menyampaikan kritik terhadap penguasa.
"Di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah justru gagal menunjukkan arah kebijakan HAM yang konkret, terukur, dan berpihak pada korban. Alih-alih menghadirkan perubahan, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran justru mempertegas keberlanjutan praktik impunitas, represi, dan kemunduran demokrasi," kata Jane dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Baca Juga: Perdana Ikut Sidang Kabinet Prabowo, Rocky Gerung Kasih Nilai 2 Tahun Pemerintahan Pakai 'Finger Heart' KontraS menguraikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatiannya, mulai dari penanganan kasus pelanggaran HAM berat, kebebasan sipil, hingga kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri.
KontraS Soroti Kasus Pelanggaran HAM BeratJane mengatakan, pemerintah dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti dalam penuntasan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang telah ditetapkan Komnas HAM.
Ia juga menyoroti belum jelasnya perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus serta pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
Menurut Jane, sejumlah pernyataan pejabat negara mengenai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu turut menjadi perhatian karena dinilai berisiko mengaburkan fakta sejarah dan menghambat pemenuhan keadilan bagi korban.
KontraS juga mengkritik keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto pada 10 November 2025. Organisasi tersebut menilai keputusan itu kontroversial karena rekam jejak pemerintahan Orde Baru yang diwarnai persoalan pelanggaran HAM serta korupsi, kolusi, dan nepotisme.
KontraS Catat Ratusan Peristiwa Kekerasan AparatSelain penuntasan kasus HAM berat, KontraS menyoroti dugaan pelanggaran kebebasan sipil dan kekerasan yang melibatkan aparat.
Berdasarkan pemantauan KontraS pada Januari-Juni 2026, tercatat 111 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil yang menyebabkan 51 orang terluka, 199 orang ditangkap, dan satu orang meninggal dunia.
Sementara itu, pada periode Desember 2024-November 2025, KontraS mencatat 205 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil dengan total 5.101 korban.
Jane mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya risiko terhadap warga yang menyampaikan pendapat maupun kritik. Ia juga menyinggung serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 sebagai salah satu peristiwa yang menjadi perhatian organisasi tersebut.