JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masih banyak persoalan yang perlu dievaluasi setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah isu yang disorot meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga kondisi pasar keuangan.
Djarot menyampaikan pandangannya pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun sejak Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
Menurut Djarot, evaluasi pemerintahan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat berbagai persoalan yang masih terjadi di masyarakat.
Baca Juga: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, KPK Setor Pemulihan Aset Rp 191,79 Miliar ke Kas Negara "Ya, tepat dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya," kata Djarot.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Djarot adalah kebakaran hutan dan lahan yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menyoroti dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan kebakaran, terutama karena ancaman fenomena El Nino yang kuat telah menjadi perhatian.
Djarot menilai penanganan karhutla seharusnya tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengantisipasi risiko sejak awal.
"Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi persoalan kebakaran hutan, padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat," ujarnya.
Selain karhutla, Djarot menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menyatakan pemberian makanan bergizi bagi masyarakat merupakan upaya yang baik dan sejalan dengan amanat konstitusi.
Namun, menurut dia, tata kelola program tersebut perlu dievaluasi secara mendasar. Djarot menilai perencanaan dan kajian program harus dilakukan secara matang agar pelaksanaannya tidak menimbulkan penyimpangan.
"Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi. Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya," kata Djarot.
Dia juga menyinggung persoalan hukum yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam evaluasi program tersebut.