JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sejumlah catatan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski mengakui adanya capaian pemerintah, PKS menilai sejumlah program masih membutuhkan perbaikan, terutama terkait kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan korupsi, dan pengelolaan lingkungan hidup.
PKS juga menyoroti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.
Baca Juga: Hercules Geruduk Kementerian ATR/BPN, Tagih Nusron Wahid soal Sengketa Lahan 65 Hektare Evaluasi tersebut disampaikan menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengatakan partainya sebagai bagian dari koalisi pemerintah tetap memberikan apresiasi terhadap sejumlah program yang telah berjalan.
Namun, ia menegaskan masih terdapat persoalan yang harus diselesaikan agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Partai Keadilan Sejahtera sebagai mitra koalisi, kami melihat banyak pencapaian-pencapaian yang dihasilkan oleh pemerintahan, tapi juga beberapa masih menjadi pekerjaan rumah," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (19/10).
Salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian PKS adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kholid menilai program tersebut memiliki tujuan baik karena berupaya meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Menurut dia, pemberian makanan bergizi kepada peserta didik merupakan langkah penting untuk mendukung kesehatan dan perkembangan generasi muda.
Namun, tujuan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang aman dan pengawasan yang ketat.
Kholid menyoroti kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.