JAKARTA - Tim kuasa hukum Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa kembali meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Mereka juga meminta Jokowi membawa ijazah asli yang menjadi sorotan dalam perkara tersebut.
Permintaan itu kembali disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026). Ini menjadi kali ketiga tim kuasa hukum Dokter Tifa menyampaikan permintaan serupa.
Kuasa hukum Dokter Tifa, Karina Bunga, mengatakan pihaknya ingin melihat langsung dokumen asli yang menjadi pokok perdebatan dalam perkara tersebut.
Baca Juga: Jokowi ke Freddy Damanik: Saya Ingin Tunjukkan Ijazah Asli agar Kamu Lebih Percaya Diri "Karena katanya kan ini persidangan yang ditunggu-tunggu (oleh Jokowi), kami juga tidak sabar untuk melihat ijazah asli dari Bapak," kata Karina kepada wartawan seusai persidangan, Kamis.
Menurut Karina, pihaknya terus mempertanyakan kapan Jokowi dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persoalan yang dipermasalahkan.
"Kami setiap persidangan juga mempertanyakan kapan Bapak Joko Widodo dapat dihadirkan ke persidangan," ujarnya.
Dokter Tifa turut menegaskan bahwa tim kuasa hukumnya telah tiga kali meminta agar Jokowi dihadirkan sebagai pelapor pertama sekaligus membawa ijazah asli.
"Kami sudah menyatakan permintaan ketiga kalinya ini, untuk dihadirkannya Joko Widodo sebagai pelapor pertama, dan dihadirkannya ijazah asli. Kami sudah minta tiga kali," kata Dokter Tifa.
Dokter Tifa Akan Surati Kementerian Hukum hingga MADokter Tifa berharap permintaan tersebut mendapat perhatian dari sejumlah lembaga terkait. Dia menyebut timnya berencana mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum, Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA).
Langkah tersebut ditempuh untuk meminta respons dari lembaga-lembaga yang disebutnya terkait dengan persoalan yang sedang bergulir di pengadilan.
"Mudah-mudahan menjadi atensi menteri-menteri Hukum, menjadi atensi dari Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Agung, karena kami akan bersurat," ujarnya.
Dia berharap surat tersebut mendapat tanggapan dari para pemangku kebijakan.