JAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024. Amien juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil peran untuk meyakinkan Joko Widodo (Jokowi) agar putranya mundur dari jabatan wakil presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Amien melalui kanal YouTube Amien Rais Official dan dikutip pada Sabtu (10/10/2026). Dia mengingatkan potensi meningkatnya kemarahan masyarakat apabila persoalan tersebut tidak kunjung menemukan penyelesaian.
Amien bahkan menyinggung kemungkinan munculnya gerakan massa atau people power jika ketidakpuasan masyarakat terus membesar.
Baca Juga: Tanggapi Dorongan Pemakzulan Gibran, PKB Pilih Tunggu Salinan Resmi Putusan MK "Saya khawatirkan kalau kemarahan masyarakat sipil terus memanas akibat Gibran tidak mau mundur dan bisa mengarah pada titik ledak. Jangan sampai ada ledakan sosial yang belum tentu bisa dijinakkan oleh aparatur keamanan dan pertahanan kita," ujar Amien.
Dia kemudian menyampaikan pesan kepada Prabowo agar ikut mendorong penyelesaian polemik tersebut dengan meyakinkan Jokowi dan Gibran.
"Jadi masukan saya untuk Presiden Prabowo, Anda yang paling bertanggung jawab kalau sampai terjadi semacam people power. Yakinkan Jokowi, Mas Prabowo bahwa Gibran sudah waktunya mundur," katanya.
Amien menilai Prabowo sebagai kepala negara memiliki peran penting dalam merespons situasi politik tersebut. Namun, pernyataan itu merupakan desakan dan kekhawatiran Amien, bukan tanda bahwa gerakan people power telah terjadi.
Amien Nilai Pemerintahan Prabowo Bisa Lebih Produktif
Selain meminta Gibran mundur, Amien berpendapat pemerintahan Prabowo tetap dapat berjalan tanpa wakil presiden. Dia bahkan menilai masa pemerintahan Prabowo yang tersisa sekitar tiga tahun akan lebih produktif jika Gibran tidak lagi menjabat.
"Untuk Pak Prabowo, tiga tahun masa bakti Anda akan lebih produktif kalau Gibran di-drop saja, selesai," tutur Amien.
Untuk mendukung pandangannya, Amien menyinggung sejarah pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan wakil presiden pada 1956. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pemerintahan Indonesia pernah berjalan tanpa wakil presiden.
" Ternyata Indonesia tetap kuat, tetap tegak berdiri, tidak doyong, apalagi roboh, ya tidak. Bung Karno ternyata mampu memimpin bangsa Indonesia. Setelah itu, rakyat Indonesia menyaksikan peralihan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila," pungkasnya.