JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, kondisi tempat tinggal, akses kredit hingga penggunaan uang elektronik.
Data tersebut tercantum dalam publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026. Survei itu mencakup 356 ribu rumah tangga sampel di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, termasuk tambahan 700 rumah tangga untuk estimasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
BPS menyajikan sejumlah indikator untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat. Berikut lima angka yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga Indonesia pada 2026.
Baca Juga: Wantimpres Prabowo Lebih Gemuk, Pengamat: Pembagian Tugas Harus Jelas 1. Sebanyak 11,35% Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tak Punya IjazahDari sektor pendidikan, BPS mencatat 11,35 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah pada 2026.
Angka tersebut terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, proporsinya mencapai 12,49 persen, kemudian turun menjadi 12,26 persen pada 2023, 11,44 persen pada 2024 dan 11,37 persen pada 2025.
Selain itu, masih terdapat 23,66 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya hanya SD atau sederajat pada 2026.
Angka tersebut juga menurun dibandingkan 2022 yang mencapai 24,83 persen dan 2025 sebesar 23,90 persen.
2. Sebanyak 79,68% Penduduk Punya Jaminan Kesehatan
Pada sektor kesehatan, BPS mencatat 79,68 persen penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan pada 2026.
Proporsi tersebut meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pada 2022, penduduk yang memiliki jaminan kesehatan tercatat 69,62 persen. Angkanya kemudian naik menjadi 72,38 persen pada 2023, 75,48 persen pada 2024 dan 78,04 persen pada 2025.
Sementara itu, sebanyak 27,43 persen penduduk tercatat mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada 2026.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai 28,31 persen.